Bonnie Dpr Kritik Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal Ke Barak Militer: Cara Instan Tak Selesaikan Masalah

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 30 April 2025 - 12:00 WIB

Jakarta, detikai.com - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nan mau mengirim siswa nakal ke barak militer dikritik legislator DPR Fraksi PDIP, Bonnie Triyana. Menurut Bonnie, langkah seperti itu tak menyelesaikan masalah. 

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti rencana Dedi Mulyadi nan dinilai perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai wacana tersebut. Dia bilang kemauan politikus Partai Gerindra itu tak bisa dibenarkan dengn serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.

"Tidak semua problem kudu diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie, Rabu, 30 April 2025. 

Menurut Bonnie, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan langkah dididik secara militer.

"Penanganan siswa bermasalah kudu dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah," jelas Bonnie.

Pun, dia mengutip omongan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana soal siswa bermasalah dikirim ke barak militer tetap melalui persetujuan orang tua. Tapi, kata Bonnie, rencana itu dinilai kurang tepat karena dalam menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.

"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat daripada mengirim mereka ke barak militer," tutur Bonnie. 

Lebih lanjut, Bonnie menambahkan, pemerintah wilayah mulai dari kabupaten/kota sampai provinsi semestinya bisa memastikan keberadaan pembimbing konseling di setiap sekolah nan terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah. 

Selain itu, Bonnie menilai, pendekatan bagi anak-anak bermasalah bisa dilakukan dengan penyediaan sarana di sekolah nan dapat menyalurkan talenta dan minat mereka.

“Penyediaan akomodasi olahraga dan kesenian juga semestinya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan daya dan kreavitasnya,” ujar Legislator dari Dapil Banten I itu.  

Dengan demikian, dia menyebut perihal itu bisa menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan nan mengarah pada kejahatan alias kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran dan narkoba.

Lebih lanjut, dia bilang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer untuk dididik dengan tegas bukan satu-satunya langkah menyelesaikan masalah kedisiplinan remaja. Terlebih bagi anak dengan latar belakang sosial nan beragam. 

"Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak bakal bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, nan seringkali berakar ke problem sosial," ujar Bonnie nan juga sejarawan itu.

Bonnie mengingatkan, setiap anak bermasalah mempunyai karakter nan berbeda. Hal itu termasuk latar belakang nan menyebabkan perilaku mereka menjadi bermasalah.

“Menangani anak-anak bermasalah memerlukan pendekatan nan berbeda terhadap masing-masing dari mereka. Karena penyebab mereka bermasalah juga tak sama," lanjut Bonnie.

Bonnie juga menuturkan agar para pemangku kepentingan untuk memerhatikan kebutuhan asasi dari anak didik, nan berkuasa dapat pengarahan dari tenaga pengajar. Termasuk agar setiap stakeholder memahami kegunaan maupun tupoksinya masing-masing.

"Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara nan sedang bekerja menjaga NKRI dari potensi ancaman nan datang dari luar ke negeri kita dengan menambah-nambahi beban kerja nan tak relevan,” ujar Bonnie.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berencana mengirim siswa bermasalah agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Dia bilang rencana itu merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa nan bakal berjalan selama enam bulan. 

Menurut dia, rencana itu bakal mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jabar  yang dianggap rawan terlebih dahulu, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Khususnya bagi anak-anak nan kerap terlibat kenakalan remaja seperti tawuran alias geng motor.

Kata Dedi, tiap siswa bakal mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak unik nan telah disiapkan oleh TNI. Program ini bakal dijalankan dengan prioritas pada siswa nan susah dibina alias terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.