Bi Siap Guyur Likuiditas Rp375 Triliun Ke Perbankan

Jakarta, detikai.com - Bank Indonesia (BI) bakal meningkatkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) biaya pihak ketiga alias DPK menjadi 5% mulai 1 April 2025. Dengan insentif ini, likuiditas perbankan nan tersedia bakal meningkat. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan bahwa Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong angsuran perbankan ke sektor riil, ke sektor-sektor nan mempunyai daya ungkit tinggi dalam pembuatan lapangan kerja.

"Kebijakan makroprudensial tetap diarahkan pro-growth dan lenggang untuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus finansial melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial alias KLM," ujar Juda Agung dalam keterangan resminya dikutip Rabu (5/3/2025).

Peningkatan dari sebelumnya ditetapkan 4% dari DPK dinilai berpotensi memberikan tambahan likuiditas lebih dari Rp 80 triliun, sehingga secara total menjadi Rp375 triliun.

"Dukungan kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui sinergitas Bank Indonesia dengan kebijakan Kementerian/Lembaga nan saat ini difokuskan pada dua sektor utama, ialah perumahan dan pertanian, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan," ujarnya.

Sebelumnya Juda Agung mengungkapkan bank sentral telah mempunyai insentif KLM nan bisa membantu program 3 juta rumah.

"Tentang program 3 juta rumah, di kebijakan KLM itu sudah ada insentif bagi bank nan menyalurkan angsuran di sektor perumahan rakyat, real estate dan konstruksi," paparnya.

Adapun, BI selalu memonitor realisasi KLM dan insentif ini nyaris semua digunakan insentif itu untuk penyaluran angsuran di sektor perumahan.

"Ke depan, KLM di sektor prioritas program pemerintah itu bakal dilanjutkan dan bakal ditingkatkan, kelak detailnya bakal disampaikan. Kebijakan nan masuk Astacita bakal didukung oeh BI," tegas Juda.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga menegaskan dukungannya kepada program unggulan Prabowo ini. OJK memerintahkan perbankan dan lembaga jasa finansial lain mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Dalam perihal ini, perbankan diminta untuk menjaga likuiditas, guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo itu.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae perbankan mempunyai peran nan sangat krusial dalam mendukung program tersebut melalui penyaluran angsuran pemilikan rumah (KPR), tetapi itu juga kudu dibarengi dengan menjaga likuiditas.

Dia memaparkan hingga November 2024 likuiditas tetap sangat ample, tercermin dari beragam rasio terkait. Adapun rasio perangkat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) mencapai 112,94% persen, dan rasio perangkat likuid terhadap biaya pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,57%.

Kemudian rasio kecukupan likuiditas alias liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 213,07% dan rasio pinjaman terhadap simpanan alias loan to deposit ratio (LDR) sebesar 87,34%.

"Ini dinilai memadai untuk mendukung peningkatan penyaluran kredit, termasuk pembiayaan program 3 juta rumah," kata Dian

(haa/haa)

Next Article Bos OJK Ungkap Sektor Padat Karya Pulih, Berkat Jurus BI Ini