Berharta Rp1 T, Raffi Ahmad Siap Jadi Pejabat Yang Naik Angkutan Umum

Jakarta, detikai.com - Raffi Ahmad, nan baru-baru ini ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menanggapi usulan agar pejabat pemerintah menggunakan transportasi umum setidaknya sekali dalam seminggu. Raffi menyatakan kesiapannya untuk mengikuti pengarahan tersebut.

"Ya kita ikut saja apa pengarahan nan terbaik untuk meng-influence semua masyarakat nan terbaik," kata Raffi Ahmad melansir Insertlive, Minggu (2/2/2025).

Suami Nagita Slavina ini juga mengungkapkan bahwa dirinya memang doyan menggunakan transportasi umum dan tetap sering melakukannya hingga kini.

"Saya suka naik transportasi umum kok. Saya tetap sering naik transportasi umum," ungkap Raffi nan telah melaporkan jumlah hartanya di LHKPN sebesar Rp 1,03 triliun.

Sebagai informasi, banyak pejabat pemerintah nan selama ini mengandalkan mobil dinas komplit dengan pengawalan iring-iringan patroli. Hal ini memicu kritik dari Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, nan menilai penggunaan patwal di jalan raya semestinya dikurangi. Ia juga mendorong pejabat pemerintah untuk lebih sering memanfaatkan transportasi umum.

"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, lantaran orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan bakal terjadi kecemburuan sosial," ujar Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia.

MTI merekomendasikan agar pengawalan jalan hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara nan lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali kudu rapat, pikulan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan nan cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, ialah 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Menurut MTI, penggunaan transportasi umum oleh pejabat tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk merasakan langsung kondisi nan dialami masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan pikulan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum bakal mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," pungkasnya.

(haa/haa)

Next Article Waduh, Kemendikbud Tolak Akui Gelar Honoris Causa Raffi Ahmad