Belanja Negara Tembus Rp 348,1 T Dalam 2 Bulan, Ini Rinciannya

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 28 Februari 2025 realisasi shopping negara telah mencapai Rp 348,1 triliun. Realisasi ini merupakan 9,6% dari total shopping APBN 2025 nan sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 9,6% itu tetap bisa tercapai di tengah kondisi efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah berasas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Realisasi nan terjadi untuk shopping negara hingga akhir Februari, dengan beragam nan kelak bakal disampaikan oleh Pak Wamen Suahasil, terjadinya inpres efisiensi dan lain-lain, kita tetap memandang Belanja Negara Rp 348,1 triliun," ujar Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan, nomor realisasi tersebut terdiri atas realisasi untuk shopping pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Adapun realisasi shopping pemerintah pusat sebesar Rp 211,5 triliun alias 7,8% dari sasaran sebesar Rp 2.701,4 triliun.

"Terdiri dari shopping Kementerian/Lembaga (KL) Rp 83,6 triliun, ini juga sekitar 7,2% dari total shopping tahun ini untuk KL. Lalu shopping non KL mencapai Rp 127,9 triliun alias 8,3% dari total belanja," ujar dia.

Sedangkan untuk Transfer ke Daerah, per 28 Februari 2025 realisasinya paling tinggi. Sri Mulyani mengatakan, realisasinya mencapai Rp 136,6 triliun alias 14,9% dari targetnya nan sebesar Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan shopping pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi shopping pemerintah pusat Rp 211,5 triliun alias 7,8% dari total pagu 2025 jika dibandingkan dengan 2024 di nomor 9,7% memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu serta digencarkan support pangan dan support sosial (bansos) nan juga mendorong realisasi.

"Tahun ini 2 bulan kita sudah membayarkan penghasilan dan tunjangan, perincian penghasilan dan tunjangannya Rp 23,8 triliun, serta tunjangan keahlian (tukin), lembur, dan beragam macam untuk pembayaran pegawai Rp 12,5 triliun," papar Suahasil.

Selanjutnya ada shopping support sosial (bansos), sudah dibelanjakan Rp 25,9 triliun alias 19,2% dari pagu di dalam APBN. Termasuk support PKH realisasinya Rp 7,3 triliun, support Sembako Rp 10,3 triliun, support iuran PBI JKN Rp 7,7 triliun, support PIP Rp 0,6 miliar, serta support KIP Kuliah Rp 156,3 miliar.

Di samping itu, dia menegaskan shopping pegawai dan bansos sendiri tidak terkena efisiensi anggaran. Ada dua konsentrasi dari langkah efisiensi anggaran dalam shopping KL ialah shopping peralatan dan shopping modal untuk dilakukan penyisiran.

Namun lantaran biasanya dua bulan pertama proses-proses perjanjian belum semuanya dimulai, makanya shopping modal baru Rp 3,1 triliun alias 1,6% dari pagu, sementara itu shopping peralatan sudah dibelanjakan Rp 18,3 triliun 3,8% dari total pagu.

Sementara itu di sisi shopping non KL, terdiri atas pembayaran faedah pensiun nan juga tidak termasuk nan diefisienkan. Sampai dengan 28 Februari 2025 nilai pembayarannya Rp 35,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan Januari dan Februari tahun lampau nan tahun lampau Rp 34 triliun alias naik 3,9% baik melalui Taspen untuk ASN maupun ASABRI untuk pensiunan TNI/Polri.

"Lalu ada subsidi dan kompensasi, pembayarannya Rp 10,7 triliun. Namun jika kita lihat volume dari beragam macam peralatan nan mendapatkan subsidi ini volumenya rata-rata meningkat," kata dia.

(shc/rrd)