Anggota Dpr Galih Kartasasmita Bantah Usul Legalisasi Judi Kasino

Jakarta, detikai.com --

Anggota Komisi IX DPR RI Galih Kartasasmita membantah usulan agar pemerintah melegalisasi judi di kasino untuk penambahan pendapatan negara dalam rapat dengan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/5) lalu.

Menurutnya, kala itu dia meminta pemerintah untuk berpikir imajinatif dalam mencari pemasukan negara bukan pajak (PNBP) selain dari sektor sumber daya alam non migas.

Terlebih, kata dia, Indonesia saat ini menggantungkan pemasukan negara pada komoditas SDA migas.

"Nah, kekhawatirannya adalah pada saat komoditas tersebut harganya lagi naik, Alhamdulillah PNBP kita naik. Tapi jika misalnya komoditasnya anjlok, nah, ya lampau gimana. Nah, konteksnya kan itu," kata Galih kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

Ia kemudian mengambil contoh ekstrem keberhasilan Uni Emirat Arab mencari PNBP di luar SDA nonmigas dengan membuka kasino.

Namun, dia menegaskan contoh itu bukan bermaksud untuk mendorong pemerintah menjadikan kasino legal demi PNBP baru.

"Hal-hal imajinatif alias outside the box nan pemerintah kita bisa lakukan? Itu bahasa saya jika lihat videonya. Jadi, jangan dipelintir. Itu bahasa saya jika lihat videonya," ujar dia.

"Ayo kita bareng-bareng, ini tugas kita semua untuk bersama-sama mencari sumber PNBP baru alias sumber PNBP nan bisa diperluas. Itu bahasa saya. Sangat-sangat simpel kok," sambungnya.

Sementara itu, personil Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menolak tegas wacana legalisasi tempat gambling alias kasino di Indonesia.

Ia menyebut biaya sosial dan ekonomi akibat legalisasi gambling sangat besar dan berpotensi merusak kehidupan masyarakat Indonesia.

"Jika kita ikuti perkiraan kerugian sosial seperti nan terjadi di banyak negara lain, maka biaya nan kudu ditanggung masyarakat bisa mencapai Rp105 hingga Rp150 triliun per tahun. Ini jelas bukan pilihan rasional," kata Kholid dalam keterangan tertulis.

"Dari pada melegalkan gambling nan jelas haram dan berisiko tinggi, lebih baik pemerintah konsentrasi mendorong ekonomi legal dan memperkuat sektor finansial syariah," sambungnya.

(mab/isn)

[Gambas:Video CNN]