Anggaran Kena Pangkas, Kpk Kurangi Barang Cetakan Hingga Gelar Pertemuan Daring

detikai.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalani kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai dengan efisiensi shopping APBN 2025 tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1. Meskipun sudah ada efisiensi, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan tidak ada hambatan dalam penyelidikan kasus korupsi oleh anak buahnya.

"Sampai saat ini tidak ada kendala. Masih sesuai sasaran 2025," kata Setyo saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan salah satu efisiensi nan dilaksanakan di Komisi Antirasuah ialah dalam bagian perjalanan dinas. KPK pun mengakali perihal tersebut dengan melakukan pertemuan secara daring.

"Untuk penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan pertemuan seperti training dan sosialisasi dilakukan secara daring alias mengoptimalkan ruangan dan lingkungan di sekitar gedung KPK. Sedangkan untuk aktivitas di luar kota, bakal dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personel," ucap Tessa kepada wartawan.

Penghematan juga dilakukan pada sektor operasional kantor. Kata Tessa, KPK tengah mengupayakan menerapkan arsip digital agar menghemat anggaran percetakan.

"Untuk operasional kantor, KPK bakal mengurangi peralatan cetakan dengan mengoptimalkan arsip digital secara bertahap. Termasuk efisiensi pengelolaan akomodasi kerja dalam ruangan alias gedung," jelas Tessa.

Dalam petunjuk Presiden Nomor 1 tahun Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah memerintahkan menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non kementerian, ketua kesekretariatan lembaga negara hingga kepala wilayah melakukan efisiensi shopping APBN dan APBD tahun 2025. Inpres ini diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

"Melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja: kementerian/lembaga dalam APBN tahun anggaran 2025, APBD tahun anggaran 2025, dan transfer ke wilayah dalam APBN tahun anggaran 2025 berasas pada ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Instruksi Prabowo kepada jejeran menteri hingga kepala daerah, dikutip detikai.com dari salinan Inpres, Kamis (23/1).

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran shopping negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun. Hal ini terdiri anggaran shopping kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke wilayah sebesar Rp50,5 triliun.

Dalam diktum ketiga, Prabowo meminta menteri/pimpinan lembaga melakukan efisiensi shopping kementerian/lembaga sesuai besaran nan ditetapkan Menteri Keuangan.

Kemudian, mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi shopping operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas shopping operasional perkantoran, shopping pemeliharaan, perjalanan dinas, support pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.