Anggaran Kementerian Kena Pangkas, Nusron: Operasional Kantor Tak Ada Masalah

Jakarta -

Para pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa tenang di tengah kondisi efisiensi anggaran. Sebab, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan bahwa anggaran operasional instansi untuk pembayaran listrik, air dan internet kondusif hingga bulan Desember.

Hal ini disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) berbareng Komisi II DPR RI. Dari total pagu anggaran awal Rp 6,45 triliun, Kementerian ATR/BPN terkena efisiensi sebesar Rp 2,01 triliun sehingga sisa anggarannya tinggal Rp 4,44 triliun.

"Anggaran operasional instansi untuk pembayaran listrik, air, internet insyaallah cukup. Tidak ada masalah sampai dengan Desember, sepanjang tidak ada boros," kata Nusron di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Namun demikian, anggaran perjalanan dinas tetap kudu terkena efisiensi secara maksimal. Padahal, pekerjaan Kementerian ATR/BPN kebanyakan dibutuhkan aktivitas peninjauan langsung ke lapangan.

"Anggaran perjalanan dinas dan full board diefisiensikan secara maksimal," ujarnya.

Di samping itu, Nusron memastikan, pelayanan kepada masyarakat kudu tetap menjadi prioritas utama. Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertanahan dan ruang pada instansi wilayah dan instansi pertahanan di seluruh Indonesia kudu tetap berjalan.

Kegiatan prioritas nasional juga kudu dijalankan dengan efisien dan berbobot dan dilaksanakan dengan konsentrasi untuk mendukung Asta Cita. Program ini di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, pembangunan tiga juta rumah, hingga Makan bergizi Gratis (MBG).

"Lalu terhadap adanya penyusun aktivitas PPT PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), area nilai tanah, tanah tata ruang, dan tanah ulayat, bakal dilakukan penambahan anggaran dari sumber biaya PHLN alias pinjaman Bank Dunia alias pembiayaan dari luar negeri alias program ILAS PP," kata dia.

ILAS PP sendiri merupakan kepanjangan dari Integrated Land Administration and Special Planning Program nan dikerjasamakan dengan Bank Dunia untuk memperoleh pinjaman (loan). Sebelumnya telah disepakati pinjaman lunak sebesar US$ 653 juta alias sekitar Rp 10,97 triliun (kurs Rp 16.800) untuk masa kerja 5 tahun.

Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, program kerja sama ini melibatkan 3 instansi, di mana dua lembaga lainnya ada Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BGI). Nusron mengatakan, Bank Dunia telah sepakat bakal memberikan tambahan pinjaman lantaran ada dua kementerian baru berasosiasi ialah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi.

Nusron menambahkan, Kementerian ATR/BPN juga saat ini sedang dalam proses revisi anggaran untuk relaksasi blokir anggaran hanya untuk memenuhi kebutuhan shopping pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Eksisting nan sejenak lagi bakal berubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Untuk kebutuhan shopping pegawai baru, CPNS dan PPPK susunan 2024 diusulkan melalui anggaran shopping tambahan (APT) dari Kemenkeu. Permohonan tambahan anggaran menunggu SK terbit dari BKN lantaran sampai hari ini SK-nya belum diterbitkan," ujar Nusron.

(acd/acd)