Aktivis Tolak Soeharto Jadi Pahlawan: Trauma Korban Tak Bisa Dibayar

Jakarta, detikai.com --

Akademisi sekaligus mantan aktivis '98, Ubedilah Badrun menilai Presiden ke-2 RI Seoharto tak layak ditetapkan alias menerima gelar sebagai pahlawan nasional.

Ubedilah menilai sejarah tentang Soeharto terlalu banyak diliputi dengan kontroversi. Termasuk perannya saat serangan umum 1 Maret 1949.

"Karena Soeharto itu kontroversial, tidak bisa dipahami secara utuh, menurut saya tidak tepat jika Soeharto diberi gelar pahlawan nasional," kata Ubedilah dalam obrolan The Political Show detikai.com TV, Selasa (29/4).

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu sekaligus mengusulkan agar Presiden tak perlu diberi gelar pahlawan nasional. Gelar pahlawan untuk Presiden cukup diberikan kepada Presiden pertama Surkarno.

Ubedilah mengaku tak membayangkan jika semua Presiden kudu mendapat gelar pahlawan. Apalagi, jika gelar itu nantinya bakal diberikan kepada Presiden ketujuh Joko Widodo.

Menurut Ubedilah, parameter tentang etika, moral, konstitusi, bakal diabaikan.

Di sisi lain, pemberian gelar kepada Soeharto juga bakal melukai para korban selama periode reformasi. Sebagai aktivis kala itu, Ubedilah mengaku merasakan trauma kondisi sosial masyarakat hingga saat ini.

"Jadi situasi itu membikin kami merasakan bahwa agak traumatis nan tidak bisa dibayar, apalagi dengan pemberian pahlawan," katanya.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial (Kemensos) Radik Karsadiguna mengatakan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional telah diusulkan sejak 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Radik menjelaskan kala itu usulan itu disetujui gubernur Jawa Tengah dan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dikaji oleh tim pengkaji dan peneliti.

"Nah, kemudian rupanya memang dari hasil kajian itu Pak Harto dengan memandang dari jasa-jasa dan lain sebagainya terlepas dari kontroversi nan ada itu memenuhi syarat. Jadi statusnya memenuhi syarat tahun 2010," kata Radik dalam CNNIndonesia Political Show, Senin (28/4)

Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku partainya mendukung penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Sebagai sesama mantan aktivis, Doli menyebut waktu kudu membuatnya lebih bijak, meski tidak untuk melupakan.

"Kita enggak pernah mengatakan, kita mau melupakan. Kita semua di bumi punya salah dan khilaf. Cuma saya berupaya untuk kita memandang perihal positif saja. Dan saya menilai apa nan dilakukan Pak Harto bukan hanya sebagai Presiden, sebagai pejuang banyak sekali jasanya, itu sangat berguna. Bahwa kemudian ada salah, kita enggak bantah," katanya.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]