Advokat Minta Premanisme Diberantas: Kalau Perlu Pecat Pejabat Publik Yang Bekingi Ormas-ormas

detikai.com, Jakarta Advokat nan tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) mendesak pemerintah menindak tegas seluruh tindakan premanisme. Dia meminta tindakan premanisme ditindak tanpa memandang latar belakang apa pun.

Hal itu disampaikan perwakilan Tumpas, Appe Hutauruk, kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat menyampaikan aspirasi mengenai tindakan premanisme dan ormas meresahkan masyarakat.

"Kami mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menyampaikan, mendesak pemerintah menindak tegas seluruh tindakan premanisme nan mempunyai label alias latar belakang apa pun tanpa terkecuali. Itu permintaan kami," kata Appe di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Appe juga mendesak pemerintah segera membubarkan ormas-ormas alias lembaga swadaya masyarakat (LSM) nan melakukan aktivitas premanisme.

"Selanjutnya, memecat jika perlu aparatur negara alias pejabat publik nan berafiliasi dengan dan alias membekingi ormas-ormas dalam corak apa pun juga," tegasnya.

Menurut Appe, banyak aparatur negara nan membekingi ormas-ormas tertentu. Hal ini rawan lantaran bisa digunakan untuk memberangus pihak tertentu.

"Banyak sekali memang aparatur-aparatur negara, ya baik di tingkat penegakan hukum, itu nan menjadi backing alias mem-backup ormas-ormas tertentu," kata Appe.

"Karena seperti nan saya katakan tadi, ormas ini adalah seperti peluru kendali nan setiap saat dapat digunakan untuk memberangus pihak-pihak tertentu," tambahnya.

Harapan Appe, DPR mengambil tindakan tegas terhadap aparatur negara nan bersimbiosis dengan pola-pola nepotisme dengan golongan premanisme.

"Nah, kemudian, DPR mendesak pemerintah agar dapat menjamin ketertiban masyarakat, kamtibmas, agar dapat masyarakat melakukan aktivitas dengan nyaman," kata Appe.

Appe menyebut banyak masyarakat merasa terganggu ketika mau membangun sebuah upaya lantaran sering dipalak preman berkedok ormas.

"Nah, kemarin kita berbincang di Mabes Polri, ada orang nan mau membangun rumah saja, itu ada duit palak untuk menurunkan pasir dan menurunkan batu, Pak. Kita tidak usah sebutkan ormasnya, banyak sekali," ujar Appe.

Dua golongan ormas terlibat bentrok di area Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bentrokan itu diduga lantaran sengketa tanah.

Pemerintah tidak lagi mentolerir aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) nan kerap meresahkan masyarakat serta menghalang iklim investasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyatakan, pemerintah segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Langkah ini untuk menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian norma unruk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah tidak bakal ragu-ragu dalam menindak tegas segala corak premanisme dan aktivitas ormas nan meresahkan masyarakat serta berpotensi mengganggu investasi dan aktivitas usaha," tegas Budi Gunawan dalam keterangannya, Selasa (7/5/2025).

Menurut Budi, pengarahan tegas datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak boleh kalah terhadap golongan nan kerap menggunakan kekerasan, intimidasi, alias pemalakan dalam ruang publik nan semestinya kondusif bagi semua warga.

"Pemerintah mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh kekerasan alias pemaksaan dari kelompok-kelompok tertentu. Kehadiran negara kudu nyata dalam memberi rasa aman," ujar dia.

Ia menekankan, aktivitas premanisme dan ormas radikal bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan keraguan di kalangan penanammodal baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Pemalakan, intimidasi, dan ketidakpastian norma jelas menjadi penghalang serius bagi suasana usaha. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung," tegas Budi.

Satgas premanisme ini nantinya bakal melibatkan unsur TNI, Polri, dan lembaga penegak norma lainnya. Fokus utama adalah membersihkan praktik-praktik premanisme di wilayah strategis seperti area industri, pelabuhan, pusat logistik, dan proyek-proyek investasi prioritas nasional.

"Langkah ini sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan nan kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing. Ini adalah bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Budi.

Budi Gunawan menyatakan TNI dan Polri menjadi ujung tombak Satgas ini, bekerja-sama dengan beragam lembaga lain. Sasaran operasi mencakup beragam wilayah di Indonesia, termasuk titik-titik rawan premanisme seperti area industri dan pasar tradisional.

"Operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini bakal dilaksanakan secara sinergis oleh jejeran TNI-Polri berbareng seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah wilayah serta lembaga mengenai lainnya," ujar  Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi Gunawan.

Pembentukan satgas premanisme ini merupakan langkah pemerintah menciptakan lingkungan kondusif dan nyaman bagi masyarakat serta menarik investasi. 

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas premanisme dan ormas nan mengganggu investasi. "Pemerintah tidak bakal ragu-ragu dalam menindak tegas segala corak premanisme," tegas Budi. 

Eks Kepala BIN ini menyatakan, pemerintah sadar tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan penanammodal bakal terus tergerus. Sebab, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.

"Setiap tindakan nan menakut-nakuti ketertiban umum dan rasa kondusif masyarakat kudu segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan nan berlaku," kata Budi Gunawan. 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com