Ada Sosok Kakek Prabowo Di Balik Berdirinya Bank Pertama Di Ri

Jakarta, detikai.com - Kakek Presiden Prabowo Subianto, ialah Margono Djojohadikusumo, mempunyai peran sentral dalam pendiri bank pertama milik pemerintah Indonesia.

Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Margono dan Soerachman memandang krusial pendirian bank sentral di Indonesia. Namun, keduanya mempunyai langkah nan berbeda untuk mewujudkan pemikirannya.

Margono, nan saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, beranggapan jika Indonesia perlu mendirikan bank sentral dari jerih payah bangsa Indonesia sendiri, bukan warisan bank asing.

Pemikiran ini didasari persoalan sejak masa kolonial Indonesia tidak mempunyai bank nasional buatan rakyat Indonesia. Dengan semangat nasionalisme, kemerdekaan momentum tepat untuk mendirikan bank sentral baru.

Di sisi lain, Menteri Kemakmuran Soerachman, tidak setuju. Pandangannya lebih praktis. Menurutnya, dikutip dari kitab Dari De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (2014), Indonesia hanya perlu menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB) buatan Belanda.

Ia menganggap, bank itu sudah lama mengawal ekonomi negara dan sudah banyak mempunyai tenaga mumpuni. Jadi, tidak perlu susah payah membangun dari nol.

Di tengah perdebatan itu, berita mengejutkan datang dari Belanda nan kembali ke Indonesia untuk menjajah kedua kalinya.

"Belanda mau menghidupkan kembali DJB sebagai bank sentral berasas izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 2 Januari 1946," tulis penyusun kitab Semarang Sebagai Simpul Ekonomi (2022).

Keberadaan DJB jelas menakut-nakuti kedaulatan ekonomi negara. Terlebih, DJB hendak mencetak dan mengedarkan duit buatan kompeni untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Akibatnya upaya pendirian bank sentral baru semakin tinggi.

Situasi ini membikin pendapat Margono semakin logis. Pada saat bersamaan, kakek dari Prabowo Subianto ini memang sudah mobilitas sigap untuk merealisasikan gagasannya.

Dia dikabarkan sudah mendapat restu dari Soekarno dan Hatta untuk mendirikan bank nasional berjulukan Bank Negara Indonesia sejak September 1945. Sekaligus sudah mengurusi yayasan perbankan milik negara berjulukan Yayasan Poesat Bank Indonesia.

Pada 5 Juli 1946 pemerintah resmi mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sentral berasas Perpu No.2 tahun 1946. Selain tugasnya sebagai bank sentral, BNI juga diberi kewenangan untuk melakukan aktivitas sebagai bank umum, seperti pemberian kredit, pengeluaran obligasi, dan penerimaan simpanan giro, deposito, alias tabungan.

Pemimpin awal BNI adalah Margono sendiri. Modal awalnya didapat dari patungan rakyat Indonesia.

Saat itu BNI juga kudu ikut bertempur melawan Belanda di bagian ekonomi nan semakin menggila dengan ekspansi DJB-nya. Jadi, bisa dikatakan, BNI saat itu difungsikan sebagai ujung tombak pertempuran di sektor ekonomi: BNI Vs De Javasche Bank.

"Perang" keduanya ini membikin terjadinya dualisme bank sentral di Indonesia. Hal ini kian panas ketika BNI menerbitkan duit dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk menyaingi duit buatan DJB, nan mengeluarkan duit NICA. Alhasil, timbul peperangan mata duit alias currency war.

Di lapangan, pertempuran melawan Belanda semakin panas. Banyak wilayah nan dijajah kembali Belanda. Akibatnya, tugas BNI sebagai bank sentral tidak optimal. BNI tidak bisa melakukan apa-apa lantaran operasionalnya mandek.

Di wilayah banyak bagian BNI nan tutup dan kekayaannya dirampas Belanda. Namun, kegagalan ini tak bisa dilimpahkan ke manajemen BNI lantaran murni disebabkan oleh aspek eksternal, ialah Belanda.

Seiring berjalannya waktu, situasi berubah. Perang melawan Belanda sudah selesai tahun 1949. BNI mulai aktif kembali. Namun, pada tahun 1953 tugas BNI sebagai bank sentral memudar usai pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian ditugasi sebagai bank sentral. Puncaknya terjadi pada 1968 ketika status BNI sebagai bank sentral resmi dicabut dan diubah menjadi bank pelat merah.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article BNI Umumkan Perubahan Jadwal RUPS Jadi Tanggal 26 Maret 2025