ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza membenarkan laporan mengenai terjadinya tindakan premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) pada proyek pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat.
"Sudah, sudah kita cek," kata Faisol kepada wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian
Meski begitu, menurutnya gangguan ormas tersebut sudah dapat teratasi dengan baik oleh pihak perusahaan. Sehingga dirinya hanya bisa berambisi agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, biasa itu. Kita harapkan itu tidak terjadi lagi. Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi," ucapnya.
Sebagai informasi, sebelumnya proses pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat dilaporkan sempat diganggu tindakan premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
Eddy mengatakan pemerintah kudu tegas terhadap aksi-aksi premanisme dari oknum ormas seperti ini. Karena menurutnya agunan keamanan adalah modal krusial untuk mendatangkan investasi, termasuk pembangunan akomodasi produksi mobil listrik BYD senilai Rp 11,7 triliun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat
"Sempat ada persoalan mengenai premanisme, ormas nan mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu kudu tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani persoalan ini," kata Eddy.
"Jangan sampai kemudian penanammodal datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan agunan keamanan, agunan keamanan itu adalah perihal nan paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," tambah dia.
Terkait ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan juga mengaku sudah mengetahui berita itu dan bakal langsung mengonfirmasi kepada BYD.
"Kalau misalnya seperti itu saya Insyaallah hari ini bakal coba mengontak kawan-kawan dari BYD gimana situasinya, lantaran kita kudu tanya pada BYD-nya langsung, bukan berfaedah bahwa buletin nan ada itu tidak betul 100% tapi detailnya kita kudu tahu," katanya di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).
(igo/fdl)