2.554 Personel Amankan Demo Ojol, Ini Imbauan Polisi Untuk Masyarakat Dan Demonstran

detikai.com, Jakarta - Sebanyak 2.554 personel campuran dikerahkan untuk mengamankan jalannya tindakan unjuk rasa alias demo pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada hari ini, Selasa (20/5/2025). Demo ojol bertajuk Aksi Akbar 2025 ini digelar oleh organisasi pengemudi daring.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, pengamanan melibatkan pelbagai unsur dari Polri, TNI AD, serta sejumlah perangkat Pemerintah Provinsi Jakarta, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

"Kekuatan pengamanan nan dilibatkan sebanyak 2.554 personel dengan rincian personel Polda sebanyak 1.913 personel, Polres Jakpus 230 personel, TNI 320 personel dan Pemda 91 personel," kata dia dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

Kepolisian pun mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar menghindari area Monas, Bundaran HI, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI selama aktivitas unjuk rasa berlangsung.

"Mengatur waktu dan rute perjalanan untuk menghindari potensi kemacetan dan penutupan arus lampau lintas. Tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh info nan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Ade Ary.

Sementara kepada peserta aksi, Ade Ary meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan norma nan berlaku.

"Tidak membawa benda-benda nan membahayakan keselamatan umum, menghindari tindakan provokatif dan menjaga ketertiban di letak unjuk rasa, menghargai abdi negara keamanan nan menjalankan tugas pengamanan secara profesional," ujar dia.

Dia menegaskan, Polda Metro Jaya menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

"Dengan kerja sama nan baik antara masyarakat, peserta unjuk rasa, dan abdi negara keamanan, diharapkan seluruh rangkaian aktivitas dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif," tandas dia.

Aksi demo ojol ini dipicu oleh ketidakpuasan para pengemudi terhadap kebijakan aplikator nan dianggap merugikan. Beberapa rumor nan menjadi perhatian utama para pengemudi antara lain tarif nan tidak sesuai, sistem pembagian hasil nan tidak adil, dan kurangnya perlindungan terhadap pengemudi.

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menakut-nakuti bakal mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai corak protes terhadap aplikator nan diduga melanggar regulasi.

Para pengemudi berambisi melalui tindakan demo ojol ini, pihak aplikator dan pemerintah dapat lebih memperhatikan aspirasi mereka dan mencari solusi nan setara bagi semua pihak. 

Meski begitu, beberapa asosiasi pengemudi ojol menolak tindakan tersebut dan tetap memilih bekerja melayani para pengguna pada hari ini.  

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun telah mengundang para aplikator untuk membahas mengenai tuntutan para pengemudi ojol. Mereka pun memberikan penjelasan mengenai tuntutan nan disuarakan para driver ojol.

Presiden unit upaya On-Demand Services PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan, pihaknya tidak mengambil potongan komisi ojol lebih dari 20 persen. Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 untuk kendaraan roda dua.

"Biaya perjalanan itu nan dibagikan 80 persen untuk mitra pengemudi, 20 persen untuk aplikator. Ini enggak bisa berubah. Ini tidak dipotong dari pendapatan mitra driver, tapi dari konsumen ke aplikator," jelasnya.

Lebih lanjut, Catherine juga menjawab potongan biaya untuk mitra driver ojol nan terkesan lebih besar dari seharusnya. Itu lantaran adanya biaya jasa aplikasi nan dikenakan aplikator kepada konsumen, di luar hitung-hitungan tarif dasar untuk pengemudi.

"Kita ada nan namanya biaya jasa aplikasi. Ini jika bahasa di industri platform fee, dan lain-lain. Biayanya 100 persen pada konsumen ke aplikator. Tujuannya, untuk menjaga kesinambungan sistem," ungkap dia.

Pernyataan senada dilontarkan Director Mobility & Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti. Dalam perihal pemotongan komisi, pihaknya pun hanya mengambil 20 persen dari tarif dasar.

"Kami mau menegaskan, selalu mengenakan komisi sesuai regulasi. Tidak pernah lebih dari 20 persen. Ini hanya bertindak untuk tarif dasar saja, bukan total keseluruhan biaya," kata dia.