100 Hari Kerja Prabowo-gibran: Berantas Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Masyarakat

detikai.com, Jakarta - Pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Lalu gimana dengan situasi pemberantasan kemiskinan dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran saat ini?

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan, kudu ada sinergitas antara pemerintah pusat dan wilayah dalam upaya pemberantasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.

"Perintah Presiden, ini nan kudu menjadi sinergi. Kita kudu mengubah mindset, Program Keluarga Harapan (PKH) sama Kelompok Penerima Manfaat (KPM) ini kita anggap sebagai masa lalu, masa depannya itu pemberdayaan. Jadi semua masyarakat ini kudu berproduksi. Kalau Pak Mensos bilang, maunya kerja tidak mau usaha, kita kasih lapangan kerja, jika nan mau usaha, kita kasih usaha," kata Agus dalam keterangan diterima, seperti dikutip Kamis (23/1/2025).

Agus mencatat, dalam kerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Sosial berfokus mendorong KPM dan PKH untuk graduasi alias sudah lagi tidak menjadi penerima support dan beranjak ke program pemberdayaan.

"Hal ini sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo nan menempatkan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional," jelas Agus.

Agus mencontohkan, langkah sinergi antara pusat dan wilayah sudah dilakukan oleh Pemerintah Kepulauan Riau (Kepri). Dia mencatat, Kepri sudah progresif, sebanyak 500 rumah ditangani oleh pemda setempat. Skemanya, KPM kudu graduasi dan kemiskinan ekstrem kudu selesai tahun ini.

"Kemensos berkomitmen untuk terus bersinergi dan bekerja-sama dengan pemerintah wilayah dalam konsentrasi pemberantasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat," tandas Agus.

Sementara itu, komitmen pemerintahan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk mengurangi nomor kemiskinan di Indonesia diwujudkan dengan lahirnya sebuah badan baru nan dikomandoi oleh Budiman Sudjatmiko.

Ditemui di kantornya, Budiman menyampaikan sasaran dari badan unik nan bertanggung jawab langsung kepada presiden ini. Dia mengakui, lantaran merupakan badan baru, sehingga gebrakan dan kinerjanya dalam 100 hari pertama belum terlalu berpengaruh.

"Kami badan nan baru dibuat sama sekali baru, apalagi bukan pecahan dari kementerian nan lama. Badan baru nan dibuat lembaga di bawah Presiden," ujar Budiman di Gedung Grand Kebon Sirih lantai 8, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Walau badan baru, Budiman memastikan sudah dua kali rapat koordinasi nan melibatkan lembaga lain guna membahas pengentasan kemiskinan.

"Ada dua rapat koordinasi dengan menteri-menteri nan berangkaian dengan kemiskinan satu, Menteri Sosial, Menteri Desa Menteri UMKM, Menteri Koperasi Kepala Badan Pusat Statistik itu rakor pertama. Rakor kedua dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Kementerian Teragakerja Kementerian Kesehatan," jelas Budiman.

Budiman mengungkap, dalam dua rapat koordinasi tersebut, sesuai tugas dan kegunaan dari Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) adalah melakukan orkestrasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya, apa nan dilakukan wilayah dapat terkondisikan di pemerintah pusat melalui BP Taskin.

"Seperti dikatakan oleh Pak Prabowo di dalam rapat Kabinet Paripurna sasaran beliau adalah penyerapan tenaga kerja untuk mengentaskan kemiskinan, swasembada pangan, swasembada energi, penemuan teknologi dan peningkatan produktivitas, jadi biar nyambung dengan pemerintah daerah," jelas laki-laki nan dikenal sebagai aktivis 98 ini.

Budiman menegaskan, buahpikiran dari BP Taskin adalah mengalihkan support tunai nan saat ini diberikan berkala kepada para penerima. Dia ingin, ada pendataan ulang terhadap mereka nan sekiranya bisa bisa diberdayakan untuk bekerja alias berwirausaha.

"Kami punya ide, idenya kira-kira kelak support sosial duit tunai tunai terutama, support tunainya difokuskan saja sih untuk lansia, untuk orang dengan gangguan jiwa alias di difabel. Sementara nan tetap sehat, meskipun miskin dilatih untuk bisa menjadi produktif, menjadi bagian dari area area bisnis, area industri, area pekerjaan, area kewirausahaan, ungkap Budiman.

Budiman memastikan, BP Taskin sebagai perpanjangan tangan presiden siap memfasilitasi mereka nan mau keluar dari jerat kemiskinan dengan bekerja alias pun berbisnis di daerahnya masing-masing.

Berikut, sejumlah sektor nan disiapkan BP Taskin kepada golongan miskin untuk diberdayakan ialah sektor pangan, daya terbarukan, teknologi digital, industri kreatif, perumahan, pendidikan, pengolahan, transportasi dam perikanan.