1.000 Dapur Mbg Mau Dibangun Di Wilayah 3t

Jakarta -

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Badan Gizi Nasional untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menargetkan bakal membangun 1.000 SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Budiman menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program itu tidak hanya membagikan makanan secara gratis, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan tugas dari BP Taskin, program MBG bakal diperluas sampai ke wilayah 3 T. Perluasan ini bakal dilakukan oleh BP Taskin dengan rencana pembangunan 1.000 SPPG.

"Hari ini MoU dengan BGN, kami Badan Percepatan Pengatasan Kemiskinan bermaksud secara unik bekerjasama dengan BGN unik di tempat kantong-kantong kemiskinan berada, anak-anak sekolah di wilayah 3T, ibu-ibu mengandung di kantong-kantong kemiskinan," kata dia di instansi BP Taskin, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Budiman mengatakan untuk jumlah penerima 1.000 SPPG di wilayah 3 T diperkirakan tidak sebanyak SPPG lainnya. Ia menyebut, biasanya satu SPPG minimum menjangkau 3.000 penerima, namun untuk wilayah 3 T bakal menyesuaikan jumlah penduduknya.

"Kami menargetkan untuk sementara 1.000 SPPG dulu dengan titipan khusus. Kalau nan biasanya minimal 3.000 penerima manfaat, jika wilayah 3 T jarang penduduk. Jadi mungkin size (jumlah penerima) bakal disesuaikan," terangnya.

Terkait skema pembangunan SPPG tersebut, Wakil Kepala BP Taskin, Nanik S Deyang menjelaskan, pihaknya telah berkoodinasi dengan pemerintah wilayah setempat untuk menyiapkan lahan kosong, namun bisa digunakan. Jika memang tanah itu kudu disewa, maka dapat digunakan kas desa.

Selain itu, BP Taskin juga bakal menggandeng pengusaha wilayah untuk ikut berkontribusi membangun SPPG. Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku upaya di jangkauan 3 T, dapur alias daerahnya bakal disesuaikan.

"Kami mendorong pengusaha merah putih nan mau membangun di tempat-tempat tadi. Kemudian mengkomunikasi dengan pemerintah wilayah agar mempermudah menyiapkan tanahnya, agar tidak usah invest, tidak usah beli. Karena banyak tanah-tanah di desa ini idle, nggak dipakai, kosong," terangnya.

Dalam kesempatan nan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan SPPG di wilayah 3 T bakal membuka banyak mitra hingga UMKM nan terlibat dalam MBG. Meski MBG bakal diperluas ke wilayah 3 T, pihaknya memastikan penyaluran biaya hingga penghasilan kepala SPPG hingga mahir gizi.

"Kita bakal bersinergi dengan BP Taskin bakal memberikan pengarahan daerah-daerah prioritas dalam pengentasan kemiskinan, satu pemenuhan gajinya kudu kita berikan, nan kedua pembangunan ekonominya juga kudu kita prioritaskan," terangnya.

Saat ini telah terdapat 785 SPPG di 38 provinsi dengan jumlah pekerja nan terserap sebanyak 68 ribu orang. Jumlah penerima MBG telah mencapai 4,97 juta orang.

Dadan mengatakan telah mendapatkan amanah untuk meningkatkan jumlah penerima MBG mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2025. Untuk mencapai itu dibutuhkan 30.000 SPPG dan anggaran tambahan sebanyak Rp 50 triliun.

(acd/acd)