Wni Cari Kerja Di Luar Negeri, Istana Bantah Tak Ada Kerjaan Di Indonesia: Kita Sudah Terbiasa Merantau

Sedang Trending 6 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

detikai.com, Jakarta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membantah pandangan nan menyebut tidak ada lapangan pekerjaan di dalam negeri sehingga banyak penduduk negara (WNI) mencari kerja di luar negeri. Hasan menyebut tidak ada masalah bekerja di luar negeri andaikan perihal itu merupakan pilihan menarik untuk diambil.

"Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri nan menarik, kan enggak apa-apa," kata Hasan kepada wartawan, Selasa (8/7/2025).

Menurut dia, masyarakat Indonesia terbiasa dengan budaya merantau. Hasan pun mengibaratkan kerja di luar negeri seperti halnya berkuliah di luar negeri nan merupakan pilihan masyarakat andaikan mempunyai kesempatan alias kesempatan.

"Jadi kan kita sudah terbiasa juga dengan budaya merantau. Jadi bukan lantaran tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi ada opsi nan menarik itu kan baik juga untuk diambil," ujar Hasan.

Hasan menuturkan banyak negara nan saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal ini, kata dia, menjadi kesempatan emas bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

"Kesempatan itu jadi kesempatan emas buat kita. Kalau kita mengambil dan tentu kesempatan kuliah di luar negeri membikin kita jauh lebih baik, networking kita tambah luas," tutur Hasan.

"Begitu juga kesempatan kerja di luar negeri. Membuat mungkin skill kita bisa di-upgrade, membikin networking kita bisa juga lebih luas, lebih bagus, sehingga ketika pulang kelak ke dalam negeri bisa punya nilai tampak nan besar buat bangsa dan negara," sambungnya.

Baca juga Alasan Dua Wanita Bergelar S1 Akuntansi Melamar Jadi Petugas PPSU: Nganggur, Susah Cari Kerja

Sebanyak 24.000 pekerja di-PHK dalam 4 bulan terakhir. Badai PHK pun bikin jumlah orang menganggur makin banyak. Benarkah tahun ini angin besar PHK makin mengganas? Kita Diskusi.

Istana Klaim 3,6 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Februari 2024-Februari 2025

Hasan menyatakan sebanyak 3,6 juta lapangan kerja di Indonesia tercipta selama periode Februari 2024-Februari 2025. Namun, Hasan menilai kesempatan kerja di luar negeri juga merupakan kesempatan emas nan sayang untuk dilewatkan.

"Kita dengan globalisasi, dengan terkoneksinya antarnegara hari ini, kan banyak kesempatan di luar nan jika enggak diambil itu kan sayang. Ya kan teman-teman kita nan ambil kerjaan di luar bukan lantaran tidak ada kesempatan di dalam negeri, tapi ada kesempatan nan juga cukup menjanjikan ada di luar negeri," jelas Hasan.

Baca juga Lowongan Kerja di Dalam dan Luar Negeri, Mana Lebih Menjanjikan?

Lonjakan Pengangguran Capai 7,28 Juta Orang, Puan Tagih Respons Nyata Pemerintah

Kenaikan jumlah pengangguran menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai, info BPS nan mencatat 7,28 juta pengangguran per Februari 2025 kudu segera ditindaklanjuti pemerintah dengan kebijakan nan konkret dan terukur.

"Nanti kita bakal coba tanyakan kepada stakeholder terkait. Bagaimana solusinya, apa nan bakal dilakukan, gimana tindak lanjutnya," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Puan juga mendorong Komisi IX DPR melakukan pengawasan terhadap langkah pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran nan tetap menjadi momok di Indonesia ini.

"Karena DPR itu sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan mengenai dengan apa nan bakal dilakukan oleh eksekutif," jelasnya.

Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat menurun, BPS mencatat jumlah pengangguran naik menjadi 83,45 ribu orang dibanding Februari 2024.

Dalam info BPS, persentase jumlah pengangguran per Februari ialah 4,76 persen. Pengangguran nan dimaksud ialah masyarakat usia 15 tahun ke atas nan tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan upaya baru, sudah diterima bekerja/sudah siap berupaya tetapi belum mulai bekerja/berusaha, alias merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Menanggapi perihal ini, Puan mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian serius bakal perihal ini. DPR pun menurutnya, bakal mengawal dan mengawasi tindak lanjut pemerintah kedepan.

“Kita bakal minta komisi mengenai untuk bisa menindaklanjuti hasil info statistik tersebut,” tegasnya.

Infografis

Selengkapnya