Warga Israel Mau Ke Selandia Baru Bakal Diperiksa Status Militernya

Jakarta, detikai.com - Baru-baru ini, otoritas imigrasi pemerintah Selandia Baru mulai mewajibkan penduduk Israel nan mengusulkan visa untuk melaporkan rincian dinas militer mereka sebagai syarat masuk negaranya.

Setidaknya, sudah ada satu orang ditolak masuk setelah melakukannya, menurut The Times of Israel.

Warga Israel nan sudah cukup usia untuk wajib militer, jika mengusulkan visa turis ke Selandia Baru, diminta untuk melaporkan apakah mereka pernah bekerja di Pasukan Pertahanan Israel seperti. Perlu diketahui, Israel mewajibkan nyaris semua penduduk negaranya untuk melakukan wajib militer. Jika mereka bertatus sebagai personil aktif, calon turis diharuskan melengkapi kuesioner terperinci tentang dinas militer mereka.

Dalam kuesioner pertama, para pemohon visa ditanya tentang tanggal dinas militer mereka, letak pangkalan mereka, korps dan unit tempat mereka bertugas, kamp militer tempat mereka ditempatkan, pangkat, rincian peran, dan nomor identitas militer mereka.

Dalam kuesioner kedua, mereka ditanya:

"Apakah Anda pernah terlibat dengan badan intelijen alias kelompok, alias lembaga penegak hukum?"

"Apakah Anda pernah terlibat dengan golongan alias organisasi nan telah menggunakan alias mendukung kekerasan alias pelanggaran kewenangan asasi manusia untuk mencapai tujuan mereka?"

"Apakah Anda pernah melakukan alias terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, alias pelanggaran kewenangan asasi manusia?"

Mereka nan tidak dapat mengungkapkan rincian dinas militer lantaran masalah keamanan tidak dikecualikan dari pengisian kuesioner. Sehingga, akibatnya, mereka tidak dapat memperoleh visa.

Setidaknya satu tentara nan bekerja di Gaza selama perang melawan Hamas ditolak masuk ke Selandia Baru. Ia mengatakan bahwa perihal ini merupakan akibat langsung dari jawaban-jawabannya terhadap kuesioner.

Tidak hanya Selandia Baru, Australia juga telah menerapkan kebijakan serupa, dan setidaknya dua penduduk Israel ditolak masuk sebagai akibatnya.

Otoritas Imigrasi Selandia Baru (INZ), nan dimintai komentar, tidak membantah rincian laporan ini, namun mereka mengatakan bahwa bekerja dalam perang saat ini tidak secara otomatis mendiskualifikasi penduduk Israel untuk memasuki negara tersebut.

"Visa kunjungan dapat ditolak lantaran sejumlah alasan, dan susah bagi kami untuk mengomentari kenapa permohonan seseorang ditolak tanpa perincian permohonan mereka. Imigrasi tidak melarang perseorangan nan telah bekerja dalam bentrok ini untuk mengusulkan alias diberikan visa kunjungan," kata otoritas tersebut kepada The Times of Israel.

"Sejak bentrok antara Israel dan Hamas dimulai, INZ telah menerapkan proses untuk memastikan konsistensi dan alokasi prioritas untuk setiap permohonan nan diterima bagi orang-orang nan tinggal di letak ini. Warga negara Palestina dan Israel dapat mengusulkan permohonan untuk kategori visa apa pun nan memenuhi persyaratan," katanya.

Analisis info statistik INZ menunjukkan bahwa tingkat penolakan permohonan visa Israel ke Selandia Baru selama perang adalah sekitar empat persen. Angka ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya alias tingkat penolakan bagi penduduk negara maju lainnya.

Sekitar sebulan nan lalu, Sky News Australia mengungkapkan bahwa Australia mengusulkan kuesioner serupa kepada penduduk Israel nan mengusulkan permohonan visa. Australia telah menolak permohonan visa dari penduduk Israel nan bekerja di Gaza dan berupaya mengunjungi kerabatnya. Selain itu, mantan menteri kehakiman Israel Ayelet Shaked ditolak masuk ke Australia pada November 2024.

(hsy/hsy)

Next Article Alasan Israel Kaya Raya Meskipun Negaranya Perang Terus