Wamendagri Temui Pj Gubernur Jakarta, Bahas Layanan Transportasi Kawasan Aglomerasi

detikai.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menyambangi Balai Kota Jakarta.

Dia menemui Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi guna membahas kawasan aglomerasi Jakarta jika tak lagi menjadi ibu kota negara.

"Tadi saya berbareng Pak PJ Gubernur, Pak Teguh, melakukan pembahasan mengenai dengan sinkronisasi antara kebijakan pusat, kebijakan nasional dengan daerah, terutama Jakarta dan sekitarnya," kata Bima di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurut Bima, diskusinya dengan jejeran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta banyak membahas mengenai jasa transportasi area aglomerasi. Menurutnya, Jakarta ke depan diharapkan bisa membantu wilayah penyangga di sekitarnya.

"Jadi kami banyak berbincang soal itu tadi, terutama jasa transportasi, agar Jakarta juga bisa membantu menguatkan konsep integrasi transportasi Jabodetabek ke depan," ucap Bima.

Pasalnya, lanjut Bima Jakarta punya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nan besar. Sehingga, dengan biaya itu Jakarta dinilai juga dapat memberikan subsidi kepada wilayah di sekitarnya.

"Jadi lantaran APBD-nya kuat Jakarta ini, nan lain jika bisa dibantu, jika belum bisa mandiri, anggaran pusat juga tidak ada misalnya," ucapnya.

"Saya lihat perlu dikaji kemungkinan Jakarta memberikan subsidi untuk daerah-daerah sekelilingnya. Bisa melalui Jakarta alias nantinya Dewan Aglomerasi tadi," tanya Bima.

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan beragam pembenahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Harapan kepada Prabowo ini disampaikan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

"Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat," jelas dia di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dari info Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan prasarana antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer alias rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.

Pembangunan ini diakui memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, pengedaran barang, dan pertumbuhan jasa. Namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi pikulan barang. 

Rata-rata bayaran nan diterima oleh para pengemudi pikulan peralatan jarak jauh hanya Rp500 ribu seminggu lantaran tetap maraknya praktik pungli.

Dia pun meminta pemerintah memberantas pungli, kemudian perlu memperbaiki jasa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) nan sudah tidak layak dioperasikan di beberapa lokasi.

“Modernisasi jasa UPPKB segera kudu dilakukan (dengan penggunaan weigh in motion/WIM) dan perlu ada peningkatan akomodasi kenyamanan bagi UPPKB nan jauh dari pusat kota,” ucapnya.

Pasalnya, kapabilitas jasa tidak sesuai dengan jumlah kendaraan peralatan nan kudu diperiksa. Modernisasi jasa UPPKB segera kudu dilakukan (penggunaan WIM/weigh in motion) dan ada peningkatan akomodasi kenyamanan bagi UPPKB nan jauh dari pusat kota. Penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) kudu segera dituntaskan.

Sejak tahun 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun tetap ada hambatan antar kementerian nan belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga nan terlibat dalam operasional kendaraan ODOL.

Kecelakaan nan melibatkan pikulan peralatan sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha pikulan peralatan dan pemilik peralatan kerap lepas tangan alias tidak mendapat hukuman hukum.

Sopir truk adalah korban sistem pikulan logistik nan tetap karut-marut di negeri ini. Bahkan, presiden terpilih kudu segera turun tangan dengan menerbitkan petunjuk presiden tentang penuntasan pikulan barang. Jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik.

Perlu ada kesetaraan ongkos pikulan di jalan raya dan jalan rel agar beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel tetap dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan TAC, sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal.

 Dikatakan jasa pikulan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan pikulan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah.