Wamendagri Bilang Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Kemungkinan Digelar Di Jakarta, Setelah Lebaran

• 

• Berita

• Politik

Kamis, 27 Februari 2025 - 09:36 WIB

Magelang, detikai.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan aktivitas pembekalan alias retreat kepala daerah gelombang kedua bakal digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri nan berlokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana, lantaran jumlah juga sedikit, belum tentu di Magelang. Ya mungkin di Jakarta, mungkin juga di instansi BPSDM Kemendagri begitu ya," kata Bima di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu.

Dia mengatakan bahwa jumlah kepala wilayah gelombang kedua lebih sedikit, sehingga bakal dibuat lebih sederhana. Meski begitu, letak pasti retreat kepala wilayah gelombang kedua bakal diputuskan kemudian hari.

Bima juga tak menutup kemungkinan aktivitas retreat kepala wilayah gelombang kedua bakal dilakukan setelah Lebaran. "Mungkin setelah Lebaran," ujarnya.

Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto nan bakal mengambil sumpah kedudukan para kepala wilayah terpilih.

Pelantikan kepala wilayah secara serentak disebut menjadi momen berhistoris nan menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan wilayah nan lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Setelah dilantik, para kepala wilayah gelombang satu tengah menjalani retreat alias pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Adapun retret ini berjalan dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Gelaran ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jejeran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Diharapkan aktivitas ini bisa mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. (Ant)