Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua tanggungjawab utang jatuh tempo bakal dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. Semua tanggungjawab disebut telah diperhitungkan dengan baik.

"Yang krusial itu semua tanggungjawab utang kami tunaikan dengan baik, semua tanggungjawab kami bayar secara tepat waktu, tepat jumlah. Semuanya kami rencanakan dengan baik, dikelola dengan baik," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

Berdasarkan info nan beredar, beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) nan jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025. Nilai SBN nan jatuh tempo pada bulan ini sebesar Rp 178,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan Mei 2025 senilai Rp 42,4 triliun.

Suminto tidak membantah jumlah utang jatuh tempo Juni 2025 tersebut. Ia hanya memastikan semua tanggungjawab bakal dibayarkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran utang jatuh tempo.

"Tidak pernah dong (terlambat bayar). Kewajiban nan mengenai dengan bond maupun mengenai pinjaman kami tunaikan dengan baik, dibayar secara tepat waktu, tepat jumlah," tegasnya.

Suminto menilai bahwa besaran utang jatuh tempo bervariasi setiap bulannya. Kendati begitu, dia mengatakan bahwa pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara baik.

"Jatuh tempo kan terdistribusi di beragam tanggal, tapi kan semuanya sudah masuk ke dalam perencanaan pengelolaan utang dengan baik," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

"Profil (utang) jatuh tempo jika kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun," beber Dolfie.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa utang jatuh tempo nan besar tidak jadi masalah selama kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia stabil.

"Jadi jika negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah nyaris dipastikan risikonya sangat mini lantaran market beranggapan negara ini bakal tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

"Sehingga jatuh tempo nan terlihat di sini 2025, 2026, 2027 nan terlihat tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," tambahnya.

(aid/ara)