Trump Tawarkan Bantuan Selesaikan Konflik Kashmir India-pakistan

Jakarta, detikai.com --

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan support kepada India dan Pakistan untuk mencari solusi tenteram atas bentrok wilayah Kashmir nan telah berjalan lama.

Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah pemerintahannya membantu tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut.

"Saya bakal bekerja sama dengan kalian berdua untuk memandang apakah, setelah 'seribu tahun', bisa ditemukan solusi untuk masalah Kashmir," tulis Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Minggu (11/5), melansir Aljazeera.

Trump mengulang pernyataan nan keliru secara sejarah, bahwa India dan Pakistan telah berkonflik selama seribu tahun.

Padahal, sengketa wilayah Kashmir bermulai sejak pembagian India oleh Inggris pada 1947, nan memisahkan India dan Pakistan sebagai dua negara merdeka. Sejak itu, keduanya telah tiga kali bertempur memperebutkan wilayah tersebut.

Kawasan Kashmir nan dikuasai India selama ini menjadi pusat pemberontakan bersenjata, dengan kelompok-kelompok nan menginginkan kemerdekaan alias penggabungan dengan Pakistan.

Pemerintah India telah mengirim lebih dari 700 ribu tentara ke wilayah tersebut untuk menghentikan pemberontakan.

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi hingga sekarang menolak kombinasi tangan internasional dalam bentrok Kashmir. Bahkan, pada 2019, pemerintah India mencabut status semi-otonom Kashmir nan selama ini diakui, langkah nan semakin membikin penduduk Kashmir merasa terasingkan.

Menyambut pernyataan Trump itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengungkapkan apresiasi atas kesediaan AS untuk membantu menyelesaikan bentrok Kashmir.

Dalam pernyataannya, Pakistan menegaskan solusi nan setara dan permanen atas wilayah Jammu dan Kashmir kudu merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB, dan menjamin kewenangan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Kashmir.

Sementara itu, pemerintah India belum memberikan tanggapan resmi. Namun, media India mengutip sumber pemerintah nan menyatakan belum ada keputusan apakah India bakal membuka pembicaraan lebih lanjut, selain soal gencatan senjata.

Gencatan senjata terbaru disepakati pada Sabtu (10/5). Trump menyatakan AS berkedudukan krusial dalam tercapainya kesepakatan itu.

"Saya bangga bahwa AS dapat membantu kalian membikin keputusan nan berhistoris dan heroik ini," tulisnya.

Ia juga menambahkan meski tidak dibahas dalam pertemuan, AS berencana meningkatkan perdagangan secara signifikan dengan kedua negara.

Pertempuran terakhir antara India dan Pakistan dipicu oleh serangan bersenjata di Pahalgam, Kashmir nan dikuasai India, nan menewaskan 26 penduduk sipil di letak wisata.

Pemerintah India menyalahkan golongan "teroris" nan menurutnya didukung oleh Pakistan.

Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyebut India telah mendukung tindakan "terorisme" di wilayah Pakistan selama bertahun-tahun. Pihak Islamabad menyebut serangan di Pahalgam sebagai operasi tiruan alias false-flag nan dirancang untuk memicu perang.

Serangan jawaban dengan peluncuran rudal, drone, dan artileri menandai bentrok paling serius antara kedua negara sejak keduanya mempunyai senjata nuklir.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan selain gencatan senjata, kedua negara sepakat bakal menggelar perbincangan lanjutan di tempat netral, untuk membahas beragam rumor penting, termasuk pengedaran air dan Kashmir.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menegaskan negaranya mendukung jalan tenteram untuk menyelesaikan semua persoalan. Namun India tetap konsisten menolak bermusyawarah soal Kashmir dan justru berupaya memperkuat kontrol atas wilayah tersebut.

Mohmad Waseem Malla, peneliti di International Centre for Peace Studies di New Delhi, menilai pernyataan Trump mengejutkan dan kemungkinan bakal menimbulkan kegelisahan di India.

Ia menekankan pemerintah India saat ini sangat menolak kombinasi tangan pihak ketiga, termasuk dalam corak imbauan tenteram sekalipun.

"Pemerintah India sangat menekankan kedaulatan wilayah dan menentukan arah kebijakan luar negerinya sendiri," ujarnya.

Di tengah ketegangan, India juga mengusir diplomat dan penasihat militer Pakistan, menutup perbatasan darat utama, menghentikan perdagangan, serta melakukan perburuan pelaku serangan Pahalgam.

Pakistan membalas dengan mengusir penduduk dan pejabat India, menutup wilayah udaranya untuk penerbangan India, serta menakut-nakuti keluar dari Perjanjian Simla, nan menjadi dasar norma Garis Kontrol alias Line of Control di Kashmir.

(del/isn)

[Gambas:Video CNN]