Trump Pernah Cap Houthi Teroris, Sekarang Sebut Pejuang

Jakarta, detikai.com --

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut milisi Houthi sebagai pejuang handal saat pidato di Forum Investasi Arab Saudi-Amerika Serikat di Riyadh pada Selasa (13/5).

Trump padahal sempat menyebut Houthi sebagai teroris, beberapa hari setelah dia dilantik menjadi presiden Amerika Serikat.

"Kami telah meluncurkan lebih dari 1.100 serangan terhadap Houthi. Mereka tangguh, mereka adalah pejuang tetapi mereka setuju untuk berakhir menargetkan kapal-kapal AS," kata Trump seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO).

Dalam pidato, Trump mengatakan AS sebetulnya tak beriktikad menyerang Houthi seperti nan terjadi di Laut Merah selama ini.

Namun, AS tetap menyerang Houthi jika mereka meluncurkan serangan ke perairan internasional itu. Trump lampau menegaskan Negeri Paman Sam mau perdamaian dan kerja sama.

"Saya selalu lebih suka perdamaian dan kemitraan," kata Trump.

Pekan lalu, Trump membikin pengumuman mengejutkan nan menyebut AS bakal gencatan senjata dengan Houthi Yaman.

Sebelum ini, Trump sempat menunjukkan sikap permusuhan ke Houthi. Dia apalagi mencap milisi itu sebagai teroris dalam perintah pelaksana (executive order), dua hari setelah dilantik jadi presiden AS.

"Hari ini, Presiden Donald J Trump menandatangani perintah pelaksana nan menunjuk kembali Ansar Allah (juga dikenal sebagai Houthi) sebagai organisasi teroris asing," demikian rilis resmi Gedung Putih.

AS di bawah pemerintahan Joe Biden, sempat menghapus julukan teroris untuk memberi support kemanusiaan ke Yaman lantaran situasi nan krisis di sana.

Trump menyebut di bawah pemerintahan Biden, Houthi menembaki kapal perang Angkatan Laut AS puluhan kali, melancarkan beragam serangan terhadap prasarana sipil di negara mitra.

Perintah Eksekutif tersebut mengarahkan Menteri Luar Negeri, setelah berkonsultasi dengan pihak lain, untuk merekomendasikan pelabelan ulang Houthi dalam waktu 30 hari.

Di periode pertama, Trump juga sempat mencap Houthi sebagai teroris asing. Namun, kebijakan ini dibatalkan Biden usai dilantik jadi presiden pada 2021.

(isa/dna/bac)