ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan integrasi info pikulan umum dan pikulan peralatan kudu segera dilaksanakan. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan norma bagi pelanggaran norma di jalan, termasuk truk obesitas alias over dimension over loading (ODOL) namalain truk obesitas.
"Perlu adanya kerja sama seluruh pihak mengenai dalam melakukan pengawasan pikulan peralatan secara digital. Langkah awalnya dengan dilakukannya integrasi data," ujar Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).
Menurut Dudy, koordinasi, kolaborsi, dan sinergi dengan para stakeholder sangat perlu dilakukan mengenai keselamatan jalan. Salah satunya, masalah kendaraan pikulan peralatan dengan dimensi dan muatan berlebih (over dimension over loading).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harapannya, mengenai dengan penanganan over dimension over loading (ODOL), melalui Rakernis (Rapat Kerja Teknis Fungsi Lalu Lintas Polri) ini kita bisa bersama-sama menentukan arah kebijakan serta penanganan lanjut masalah ODOL. Dengan begitu, penanganannya di lapangan menjadi lebih baik dan bakal memberikan akibat positif kepada masyarakat pengguna jalan," tambah Dudy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan patokan Zero ODOL bertindak efektif 2026. Menurutnya, lambatnya penerapan program Zero ODOL lantaran tetap dalam pembahasan di lintas sektoral.
"Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 lantaran kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita bakal melibatkan secara utuh semuanya," kata AHY usai rapat koordinasi mengenai kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (7/5/2025).
AHY mengatakan, pemerintah juga bakal melibatkan pelaku upaya logistik, baik di skala nasional maupun tingkat daerah. Melalui pertemuan dengan pelaku usaha, program Zero ODOL juga bakal disesuaikan kembali.
(acd/acd)