Tni Ad Soal Siswa Nakal Jabar Dikirim Ke Barak: Tak Langgar Hak Anak

Jakarta, detikai.com --

TNI AD memastikan tak ada hak-hak anak nan dilanggar dalam mendukung program Pemprov Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa-siswa bandel ke barak militer.

Hal tersebut disampaikan Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana merespons kritik dari sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM. Sebelumnya Komnas HAM menyatakan langkah mengirim siswa bandel ke barak TNI tidaklah tepat.

Dia memastikan pembinaan nan dilakukan kepada para siswa di akomodasi militer itu tidak melanggar hak-hak mereka sebagai anak. Wahyu mengatakan pembinaan siswa-siswa nan dinilai bandel itu pun sudah atas persetujuan orang tua dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) dari mulai Dinas Sosial hingga kepolisian.

"Dalam program ini juga tidak ada hak-hak anak nan dilanggar, semua atas persetujuan orang tua, apalagi ujian sekolah pun tetap mereka laksanakan selama Program tersebut berjalan. Oleh lantaran itu TNI AD tidak bekerja sendiri, kami tetap melibatkan personel dari lembaga dan stakeholder mengenai nan lain, baik itu dari kedinasan (Dinsos, Dinkes, P3A dll) dan juga Polri serta unsur lain sesuai materi nan diberikan," ujarnya, Senin (5/5) seperti dikutip dari detikJabar.

Wahyu menuturkan aktivitas pembinaan pelajar di barak lebih mengarah pada penanaman karakter dan kepribadian. Dia menyebut aktivitas itu jauh dari perihal nan berbau militeristik.

"Dalam aktivitas tersebut juga jauh dari hal-hal nan berbau militeristik, lebih kepada penanaman karakter dan kepribadian nan juga banyak dilaksanakan kepada anak-anak di lembaga lain," ucapnya.

Wahyu menjelaskan aktivitas pendidikan karakter siswa bandel dikirim ke barak militer dari Pemprov Jabar bukan sebagai hukuman, melainkan pembinaan terhadap generasi muda. Meski menuai kritik, TNI AD pun tetap menghormati perbedaan pendapat itu.

"Kami sangat menghargai perbedaan pendapat, lantaran tentunya perbedaan bakal semakin memperkaya wawasan kita. Selanjutnya kami jejeran TNI AD ini diminta untuk membantu program Pemprov Jabar dalam membina dan menyiapkan generasi muda nan andal menyambut Indonesia emas, dan ini juga sebagai salah satu tugas dan kegunaan kami dalam bagian pembinaan teritorial," ucapnya.

"Perlu digarisbawahi, bahwa aktivitas pendidikan karakter ini bukanlah corak sebuah hukuman alias balasan tapi lebih kepada metode pembinaan," lanjut jenderal bintang satu itu.

Meskipun demikian, Wahyu mengatakan pihaknya sebagai penyedia pembinaan siswa-siswa bandel itu menghormati segala saran dan masukan dari beragam pihak untuk dijadikan bahan evaluasi.

"Tentu evaluasi, saran, masukan dari beragam pihak bakal kami laksanakan dan perhatikan, kami juga bakal berikan masukan ke Pemprov Jabar sebagai bahan mereka untuk mengevaluasi program ini. Kami juga berambisi dan menyarankan, mengenai pertimbangan dan masukan ini juga bisa dikomunikasikan ke Pemprov Jabar," kata Wahyu.

Progres pengiriman siswa bandel ke barak

Terpisah, Kepala Staf Divisi Infanteri (Kasdivif 1) Kostrad, Brigjen TNI Vivin Alivianto yang meninjau langsung meninjau penyelenggaraan pendidikan karakter 39 siswa di barak militer, Resimen Armed 1 Sthira Yudha di Purwakarta menyebut program dari pemerintah wilayah itu perlu didukung.

"Saya pribadi memandang ini sangat positif lantaran banyak orang berpikir hanya saya punya pendapat seperti ini tapi belum pernah dilaksanakan, ini merupakan terobosan besar dan ini sangat berpengaruh besar kepada masa depannya, negara kita di tangan mereka-mereka," ujar Vivin di lokasi, Minggu (4/5) seperti dikutip dari detikJabar.

Dia meninjau barak letak program untuk siswa bandel itu berbareng Komandan Resimen Armed 1 Kolonel Arm Roni Junaidi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Menurut Vivin, aktivitas serupa baiknya diikuti oleh pemerintah wilayah lain.

"Mau sampai kapan sih, mereka tunas-tunas kita, jika tidak segera diambil langkah ini, menurut saya ini pilot project nan sangat luar biasa kita berambisi semua jejeran alias pemda alias manapun bisa memandang dari sisi ini bisa mencontoh di sini," katanya.

Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah pertama nan bekerjasama dengan TNI dalam penyelenggaraan pembinaan pendidikan berkarakter. Purwakarta menjadi wilayah percontohan nan digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Menurut Bupati Purwakarta Saepul Bahri program di wilayahnya itu sudah menunjukkan perkembangan signifikan.

"Saya juga sudah mendapatkan info dari pelatih, bahwa perkembangan anak sudah berubah signifikan, apalagi sudah nampak bahwa dia adalah seorang anak manja, kebetulan banyak nan bermasalah dengan keluarga, ibunya meninggal, orangtuanya berpisah anak tinggal sama neneknya kemudian bingung bermanja, mereka manja ke pelatih," ungkap Saepul.

Dia mengatakan pembinaan dan hal-hal nan diajarkan di barak tersebut pun bakal dilaporkan rekomendasinya kepada pihak sekolah dan orang tua-wali murid.

"Nanti kita lihat ke depan, nan paling krusial saat ini sejauh mana pertimbangan keberhasilannya. Nanti ada catatan rekomendasi dari pembimbing untuk orang tua masing-masing dan sekolah," kata Saepul.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa bandel ke barak TNI tidaklah tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan civic education alias pendidikan kebangsaan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di instansi Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

"Itu proses di luar norma jika tidak berasas norma pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(kid/wis)

[Gambas:Video CNN]