Terungkap! Syarat Dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah Ke Ikn

Syarat unik ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diteken. Bila beleid itu sudah diteken, ibu kota Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. Pemerintah menargetkan perihal itu bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang.

Sarana dan prasarana nan dimaksud pun kudu komplit dibangun di IKN, mulai dari kegunaan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berambisi dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana nan diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, nan di sana bakal menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat nan kita merasa ini kudu ada sebelum kita memutuskan alias bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Prasetyo juga merespons beberapa usulan soal IKN. Mulai dari usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di IKN, hingga usulan BUMN berkantor di IKN. Menurutnya pemerintah pada prinsipnya baru menerima masukan tersebut.

Namun sampai saat ini arah kebijakannya tetap sama, IKN bakal digunakan andaikan pembangunannya sudah selesai. Fokusnya saat ini membangun sarana dan prasarana IKN secepat-cepatnya.

"Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana nan sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," sebut Prasetyo.

Progres Pembangunan IKN

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, per bulan Mei 2025 progres prasarana nan berasal dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara menyeluruh sebesar 77,365%. Ini sudah termasuk prasarana nan sudah selesai.

"Progres prasarana nan tetap dalam masa bangunan ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%" ujar Danis kepada detikaicom, Kamis (5/6/2025) lalu.

Saat ini, pekerjaan bangunan kediaman ASN/Hankam ini berada dalam naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Danis menambahkan, ada juga pembangunan kediaman vertikal TNI dengan progres sebesar 27,32%.

Sedangkan dari sisi investasi, jumlah direct investment melalui Otorita IKN sekarang telah mencapai 86,67%. Namun dia tak merincikan berapa nominal nan telah tertampung. Di saat nan bersamaan, pihaknya juga tengah dalam proses tender untuk prasarana baru.

"Infrastruktur nan dibangun dari APBN OIKN saat ini tetap dalam proses tender," terang Danis.

Sementara itu, berasas info Otorita IKN per 11 April 2025, progres pekerjaan pembangunan IKN Batch 1 mencapai 98,55%. Lalu progres pembangunan Batch 2 mencapai 84,04%, kemudian Batch 3 mencapai 48,00%.

Selanjutnya untuk progres pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kemenko 1 dan 3 sudah rampung 100%. Sedangkan Kemenko 2 progres pembangunannya mencapai 94%, dan Kemenko 4 sudah di 98% alias finishing.

Kemudian untuk progres pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN, per April lampau dari sisi darat sudah mencapai 100%. Sedangkan pembangunan sisi udara di nomor 97,8%.

Sejumlah proyek tercatat sudah rampung sepenuhnya, antara lain mulai dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

(hal/rrd)