Tata Kelola Pemerintahan Banyuwangi Raih Predikat "kinerja Tinggi" Dari Kemendagri

detikai.com, Banyuwangi Berkat keahlian nan terukur dan tata kelola pemerintah nan baik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan dengan status “Kinerja Tinggi” dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 

Penilaian LPPD merupakan sistem tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas keahlian pemerintah daerah. Cakupan pertimbangan mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, jasa pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga penemuan wilayah nan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam penyerahan hasil pertimbangan LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).

“Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemprov Jatim, nan terus memberikan pengarahan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujar Bupati Ipuk.

Menurut Ipuk program pembangunan di Banyuwangi dirancang agar selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan program kerja berakibat pada masyarakat, serta berkesinambungan dalam pembangunan jangka panjang.

"Seperti pengentasan kemiskinan nan menjadi prioritas utama Banyuwangi, dan juga menjadi prioritas Bapak Presiden Prabowo," kata Ipuk.

Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga kemiskinan di Banyuwangi bisa terus ditekan. 

Seperti program “Kanggo Riko” support modal upaya rumah tangga miskin terutama untuk wanita nan menjadi tulang punggung keluarga. Ada juga support perangkat usaha, perbaikan warung rakyat, bedah rumah, danasiwa untuk anak dari family tidak mampu, dan beragam program lainnya. 

Hasilnya persentase masyarakat miskin di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Bahkan, nomor kemiskinan ekstrem sukses ditekan dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam kurun waktu nan sama.

Tak hanya itu, sejumlah parameter makro pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2024 tercatat sebesar 74,30, meningkat dari tahun sebelumnya nan berada di nomor 73,79.

“Kita juga mencatat penurunan Indeks Gini sebagai parameter ketimpangan, dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada 2024,” kata Ipuk.

(*)