Target Dedi Mulyadi: Tahun 2025, Jawa Barat Bebas Premanisme

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menargetkan pada 2025 provinsi nan dipimpinnya terbebas dari tindakan premanisme. Dedi juga bakal membentuk satuan tugas (satgas) antipremanisme.

Pernyataan Demul soal bebas premanisme sehubungan dengan tindakan meresahkan dibarengi unsur intimidasi nan dilakukan personil ormas (organisasi masyarakat) dan LSM tertentu di Bekasi, Jawa Barat.

"Targetnya tahun (2025) ini, Jabar bebas dari tindakan premanisme," kata Dedi Mulyadi namalain Demul di Bandung, seperti dilansir Antara, Jumat (21/3).

Dedi siap mewujudkan sasaran itu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Dia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan beragam lembaga mengenai di Jawa Barat, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk membentuk satgas itu.

Dia beranggapan tindakan premanisme nan ditunjukkan personil LSM dan ormas tertentu sudah meresahkan, dengan melakukan intimidasi pada petugas sekuriti di salah satu perusahaan, kemudian perusakan akomodasi instansi dinas dengan lumpur dan sampah.

"Ada peristiwa di Bekasi nan sekuriti diintimidasi, begitu juga di Kabupaten Bekasi nan ngamuk di instansi dinas. Karenanya kami mau corak satgas anti premanisme," ujar dia.

Dia menekankan tindakan premanisme dengan intimidasi dan perusakan seperti nan terjadi di instansi dinas di Kabupaten Bekasi tidak bakal dibiarkan dan selesai hanya dengan permintaan maaf.

"Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum," kata Demul.

Dengan kehadiran satgas antipremanisme di Jawa Barat, kata dia, diharapkan menjadi salah satu solusi suapa kejadian serupa tidak terulang. Satgas tersebut nantinya bakal diisi dari beragam unsur, mulai dari TNI, Polri termasuk POM alias PM.

Demul menyebut pembentukan satgas antipremanisme dirancang untuk kepentingan jangka panjang, tak hanya pada momen tertentu seperti Lebaran, tetapi untuk menjaga suasana investasi nan kondusif dan kondusif di Jawa Barat.

"Satgas ini agar bisa mobilitas sigap memberantas premanisme, jadi kelak ada lembaga unik sampai tingkat daerah. Termasuk ada nomor teleponnya," ucap politisi Partai Gerindra ini.

(wiw)

[Gambas:Video CNN]