Survei Lsi: Penegakan Hukum Di 100 Hari Pemerintahan Prabowo Dinilai Positif

detikai.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan survei terbaru mengenai keahlian penegakan norma dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, pertimbangan penduduk terhadap kondisi penegakan norma nasional saat ini condong dinilai positif.

Sebanyak 41.6 persen menilai baik/sangat baik, 30.9 persen menilai sedang, 25.1 persen menilai buruk/sangat buruk, sementara 2.4 persen tidak memberikan jawaban.

"Penilaian masyarakat condong baik, saya kira itu satu modal nan baik bagi pemerintahan untuk menjalankan penegakan norma san pemberantasan korupsi, lantaran pertimbangan positif di awal pemerintahan menunjukkan tingkat angan dan support terhadap pemerintahan baru untuk menjalankan penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis daring, Minggu (8/2/2025).

Selain itu, temuan survei juga menyebut pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai condong positif oleh warga.

"Yang menilai baik/sangat baik 44.9 persen, sementara nan menilai buruk/sangat jelek 26.2 persen, nan menilai sedang 24.4 persen," demikian hasil survei LSI.

Sementara itu mengenai keahlian penegak hukum, matoritas penduduk saat ini percaya dengan Kejaksaan, pengadilan, KPK, dan Polri dalam penegakan norma dan pemberantasan korupsi

"Dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan penduduk sebagai berikut, Kejaksaan Agung 77 persen, Pengadilan 73 persen, KPK 72 persen, dan Polri 71 persen. Dalam pemberantasan korupsi Tingkat kepercayaan tidak banyak berubah meski condong lebih rendah, ialah pada Kejaksaan Agung 73 persen, Pengadilan 71 persen, KPK 69 persen, dan Polri 66 persen," demikian quote survei.

Adapun survei dilakukan pada 20-28 Januari 2025. Responden berjumlah 1220 dan diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara nan telah dilatih. Sementara margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.