Sudah 6 Bulan Lebih, Prabowo Dinilai Punya Cukup Data Lakukan Reshuffle Kabinet

detikai.com, Jakarta - Direktur Eksekutif, Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, reshufle kabinet sudah layak dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pertimbangan kudu dilakukan, mengingat ramainya tanggapan publik terhadap keahlian pada menteri. 

"Tiga bulan pertama semestinya presiden (Prabowo) sudah bisa menilai keahlian kementerian, ini sudah 6 bulan lebih. Evaluasi tentu sudah miliki kecukupan data," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

Dedi menyatakan, presiden perlu mengambil langkah pergantian untuk memperkuat cita-cita pembangunan agar lebih solid dan terbangun sistem kerja nan lebih baik. 

Soal kenapa hingga saat ini Prabowo belum melakukan reshuffle kabinet, Dedi menduga perihal itu dikarenakan pertimbangan politis mengenai komposisi koalisi nan belum sepenuhnya solid. 

"Presiden Prabowo terkesan tidak menyukai polemik, sehingga perlu langkah hati-hati dalam melakukan pergantian," ujarnya. 

Namun dalam kondisi seperti hari ini, dia meyakini perombakan kabinet sangat mungkin dan bisa saja sudah direncanakan Prabowo. "Reshuffle sangat mungkin, terlebih jika ada partai nan sukses diajak berasosiasi lagi," kata Dedi memungkasi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto hingga sekarang belum berencana melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Namun, kata dia, pertimbangan keahlian para menteri maupun kepala lembaga terus dilakukan.

"Belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada ya. Tapi lebih maknanya semua dilakukan pertimbangan terus-menerus terhadap keahlian seluruh kementerian maupun lembaga," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Menurut dia, para menteri dan kepala badan sedang konsentrasi mengerjakan tugas dan program-program pemerintah. Sebab, kata Prasetyo, tetap banyak masalah di beberapa kementerian nan perlu diselesaikan dibandingkan memabahas reshuffle kabinet.

"Ada beberapa masalah di Kementerian. Lintas Kementerian, Kementerian SDM, Kehutanan, Lingkungan Hidup. Itu juga nyangkut di Pariwisata. Masih banyak masalah PR nan kudu kita selesaikan," jelasnya.

"Jadi kita lebih konsentrasi ke menyelesaikan masalah-masalah nan kita hadapi bersama-sama. Daripada sekedar membahas reshuffle, reshuffle. Karena memang juga itu tidak ada di dalam pemikiran kita untuk melakukan reshuffle," imbuh Prasetyo.

Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat negara nan tak bisa bekerja dengan baik mundur dari jabatannya. Prabowo tak segan memberhentikan pejabat nan tak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Semua pejabat nan tidak bisa melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo saat memberikan petunjuk dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

Dia mengatakan Indonesia merupakan negara kaya, namun tetap banyak kekurangan dan tantangan nan kudu diselesaikan. Prabowo mengungkap salah satu kekurangan Indonesia yakni, banyak para pejabat pemerintah nan melakukan penyelewengan dan korupsi.

"Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka nan pegang kedudukan jabatan krusial sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandateris rakyat," jelasnya.

"Saya sebagai Presiden RI memandang tetap terlalu banyak penyelewengan, tetap terlalu banyak korupsi, tetap terlalu banyak manipulasi nan dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan di tubuh kekuasaan," sambung Prabowo.

Prabowo menekankan kekayaan Indonesia kudu dinikmati seluruh masyarakat. Dia berkomitmen untuk memberhentikan semua penyelewengan dan kebocoran nan merugikan masyarakat.

"Saya percaya dan saya percaya pada saat ini bangsa Indonesia di tengah tantangan dunia kekuatan kita hanya bisa datang jika kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat jika negara kita bersih dari penyelewengan korupsi, manipulasi, dan penipuan," tutur Prabowo