Soal Revisi Uu Tni, Legislator Golkar Pastikan Ada Batasan Militer-sipil Agar Tak Tumpang Tindih

detikai.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Golkar, Gavriel Novanto mengungkap, salah satu aspek utama dalam revisi UU TNI adalah penegasan pemisah nan lebih rigid terhadap peran TNI di luar tugas-tugas pertahanan.

“Revisi ini untuk memastikan bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki kedudukan tertentu sesuai dengan ketentuan nan ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain,” kata Gavriel dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Soal kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI ekses revisi UU TNI, Gavriel menjelaskan DPR tetap berkomitmen menjunjung tinggi supremasi sipil. Menurut dia, revisi UU TNI ini justru hendak mengatur batas nan jelas mengenai kedudukan dan tugas-tugas pokok TNI, termasuk kementerian alias lembaga apa saja nan boleh diisi oleh prajurit aktif.

“Sebenarnya hanya ekspansi saja. Penambahannya pun sangat terbatas, hanya ditambah 5, lantaran UU TNI nan bertindak saat ini sudah mengatur ada 10 lembaga sipil nan boleh diisi oleh prajurit aktif,” jelas Gavriel.

Gavriel mengungkap, revisi UU TNI juga bakal menyesuaikan pemisah usia pensiun prajurit nan diatur berasas kepangkatan masing-masing. Dia menyatakan, perihal itu dilakukan untuk menghindari stagnasi dalam sistem kepemimpinan, serta memperlancar proses regenerasi di tubuh TNI.

“Penyesuaian usia pensiun juga perlu dilakukan untuk mencerminkan penghargaan atas pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara.Jika pemisah usia pensiun diseragamkan untuk semua tingkatan, justru bakal menghalang dinamika organisasi dan pembinaan pekerjaan prajurit, serta bisa membebani finansial negara,” beber Gavriel.