Soal Phk Kontributor Rri, Dirut: Tidak Seserius Seperti Di Medsos

detikai.com, Jakarta - Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menjawab argumen di kembali pemecatan para kontributor RRI di beragam daerah, nan sekarang sudah dibatalkan. Ia berdalih, info dan polemik PHK kontributor hanya ramai di media sosial saja, karena aslinya tidak separah itu. Menurutnya, sejak Selasa malam 11 Februari 2025, masalah PHK sudah selesai dan dibatalkan.

"Jadi sebetulnya tidak sampai seserius nan disampaikan di medsos. Tapi itu dulu. Tapi sekarang sudah clear. Jadi berterima kasih kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana disampaikan oleh Komisi VII. Kami tadi malam sudah kirim (surat) Ini sudah solve semuanya," kata Hendrasmo usai rapat berbareng Komisi VII DPR, Rabu (12/2/2025).

Hendrasmo menyebut, sekarang sudah tak ada lagi perumahan kontributor. Ia menjelaskan sempat ada PHK lantaran tidak ada pos anggarannya, namun usai rekonstruksi anggaran maka sudah ada lagi pegawai nan dirumahkan.

"(PHK) itu dulu ya, dulu ya. Sekarang kan nggak ada. Kalau dulu itu sebetulnya memang tidak ada pos (anggaran).Tidak ada posnya," ujarnya.

Selain itu, Hendrasmo menyatakan jumlah kontributor nan sempat dirumahkan tidak banyak dan seheboh di media sosial, melainkan 10-20 orang saja.

"Kalau jumlahnya ini sebetulnya nggak banyak sebetulnya. Nggak banyak. Itu di media sosial saja. Kalau jumlah kontri kami, ya kontri kami itu 979. Total lho ya. Tetapi nan bermasalah, nggak sampai paling hanya 10-20 ya. Nggak sampai," kata dia.

"Dan ini memang opini media sosial itu nan lebih besar dari realitasnya," sambung dia.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menegaskan hasil rekontsruksi anggaran 2025 mengenai efisiensi anggaran TVRI dan RRI, dipastikan tak ada pemecatan atau PHK pegawai dan juga pemotongan honor di dua media milik pemerintah itu.

"Tidak ada pengurangan apalagi perumahan alias merumahkan kontributor daerahnya, apalagi pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat," kata Saleh usai rapat Komisi berbareng TVRI dan RRI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

"Sehingga dengan demikian, berita-berita nan berkembang di media sosial bisa kita netralisir dengan benar. Sehingga tidak ada terlihat bahwa akibat efisiensi dari anggaran ini berakibat pada pengurangan karyawan," sambung Saleh.

Saleh meminta TVRI dan RRI langsung mempekerjakan pegawai nan sempat dirumahkan hari ini juga.

"Kesepakatan kami, sesaat setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan buletin ini kepada seluruh daerah, nan memang ada katakanlah tadi rencana quote unquote ya merumahkan itu. Dan ini bakal dikembalikan bekerja," kata Saleh.

Selain itu, lanjut Saleh, sebenarnya putusan untuk merumahkan pegawai itu belum final. Karena penggunaan anggaran itu belum selesai pada rekonstruksi baru.

"Dan saya kira dalam minggu ini bakal ada surat keputusan besar katakan seperti itu dari presiden, dari pemerintah nan menjadi referensi kita untuk penggunaan anggaran pada tahun 2025," kata dia.

Saleh berambisi info soal batalnya pemecatan RRI dan TVRI bisa segera tersebar dan menangkis rumor soal efisiensi anggaran berakibat PHK.

"Jadi mudah-mudahan nan paling krusial sebetulnya menetralisir buletin di media sosial. Itu nan paling krusial agar ini ya kita menjaga jangan ada isu-isu nan tidak krusial berkembang di media sosial," pungkasnya.