Soal Minyakita, Ekonom: Penentuan Volume Bukan Ranah Pemerintah, Tapi Swasta

Jakarta -

Direktur Eksekutif Segara Research Institute sekaligus Pengamat Ekonomi Piter Abdullah mengatakan kasus volume MinyaKita disunat alias tidak sesuai kudu dilihat secara objektif. Menurutnya, kasus tersebut tidak bisa menyalahkan pemerintah, namun juga kudu memandang pada sektor swasta.

Dia menjelaskan MinyaKita sendiri datang pada awalnya bermaksud untuk mengendalikan nilai dan stok minyak goreng nan dulu sempat mengalami kelangkaan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan nilai nan murah dan mudah.

"Yang jelas MinyaKita ini kan berasal dari niat baik pemerintah agar supaya tidak lagi terjadi kasus seperti kelangkaan minyak goreng nan dulu pernah terjadi," kata Piter, ditulis Jumat (14/3/2025).

"Jadi ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat agar supaya masyarakat itu mendapatkan minyak goreng mudah dan murah. Nah jadi kemudian pemerintah menetapkan nilai minyak goreng itu. Nggak boleh lebih dari nilai HET (Harga Eceran Tertinggi Rp 15.700) tertingginya itu ditetapkan," tambahnya.

Piter menjelaskan dalam realisasinya perusahaan sawit nan mau melalukan ekspor diminta untuk menyisihkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan migor dalam negeri. itu lah kemduian lahirnya MinyaKita.

"Agar agar (minyak goreng) nggak ada langka lagi dan jika nggak langka harganya bisa terjamin pada posisi nilai tersebut," jelasnya.

Dia menilai kasus volume MinyaKita disunat tidak bisa menyalahkan pemerintah. Sebab produksi minyak tersebut diserahkan kepada swasta, di mana pemerintah tidak punya akses langsung untuk mengatur produsen.

"Nah sementara jika di MinyaKita ini dilaksanakan oleh swasta. Ya jadi pemerintah tidak punya akses langsung untuk mengatur produsen MinyaKita," ungkap Piter.

Dia menegaskan ranah pemerintah hanya sebatas dalam penentuan nilai satuan tertinggi dan menjamin stok tersedia di masyarakat. Serta pada pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran.

"Sementara untuk volume itu adalah ranah swasta, jika ada kecurangan ya murni kecurangan produsen. Intrik-intriknya ada di produsen," tegas nya

Piter meyakini ada oknum-oknum tertentu nan sengaja membikin volume MinyaKita tidak sesuai. Serta ada oknum tertentu nan menunggangi rumor tersebut dan menyalahkan satu pihak saja.

"Nah di sini ada oknum-oknum nan bermain. Ini kan dalam bahasa sederhana, banyak kan maling timbangan ini. Cuma ini kan secara terstruktur. Kemudian menunggangi kebijakan pemerintah, program pemerintah. Sehingga nan terkena kesalahan nodanya itu ya pemerintah," ungkapnya.

Dia menilai saat ini, pemerintah sudah berada di jalur nan betul untuk menghadirkan MinyaKita agar tidak terjadi kelangkaan.

"Padahal pemerintah itu dalam pandangan saya, dalam posisi nan sangat baik ya. Niat baik banget," jelasnya.

Meskipun begitu, dia mengatakan para pejabat di pemerintah agar tidak menjadikan kasus ini sebagai arena untuk meningkatkan popularitas. Pasalnya, kasus ini semestinya dibawa ke ranah norma agar bisa segera dilakukan penindakan dan diusut tuntas.

"Para pejabat juga jangan menari di atas penderitaan orang gitu loh. Mencari ketenaran di sini (MinyaKita disunat). Ini seharusnya, ini kan kasus norma sebenarnya. Jika ada produsen bandel abdi negara norma kudu melacak dan menindak secara hukum," ungkapnya.

Terakhir, Piter juga menilai peran masyarakat dalam kasus tersebut sangat dibutuhkan. Masyarakat bisa memainkan peran untuk mengawasi beragam aspek tidak hanya pada sektor kebijakan nan dikeluarkan oleh pemerintah saja.

Sebab kasus MinyaKita disunat awalnya ditemukan oleh masyarakat nan merasa berprasangka dengan bungkusan MinyaKita. Setelah diuji rupanya memang betul volume di dalam bungkusan MinyaKita tidak sesuai dengan hasil uji di gelas takar.

Menurut Piter, sikap-sikap kritis itu lah nan terus kudu dijaga oleh masyarakat. Serta masyarakat kudu berani untuk melakukan koreksi jika menemukan suatu kesalahan.

"Masyarakat kudu terus kritis seperti ini. Tidak hanya kepada minyak kita tapi dalam semua aspek itu memang kudu kritis seperti ini. Koreksi itu kudu datang dari masyarakat," tutupnya.

(kil/kil)