Siap-siap! Harga Bbm Di Ri Naik Bulan Depan Jika Israel & Iran Terus Memanas

Jakarta -

Harga BBM di dalam negeri bisa naik andaikan bentrok Israel dan Iran terus memanas. Dua negara Timur Tengah itu sedang saling serang dan menimbulkan ketidakpastian pada pasar minyak mentah dunia.

Banyak pihak memprediksi nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri bakal naik andaikan hingga akhir bulan ini bentrok terus menerus memanas dan apalagi eskalasinya meluas ke beberapa negara lain nan jadi sekutu Iran maupun Israel.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan nilai BBM non subsidi menjadi nan paling sigap mengalami kenaikan. Sebab, BBM jenis ini dijual mengikuti pergerakan pasar. Bila nilai minyak bumi terus menguat bukan tidak mungkin Pertamax Cs bakal mengalami kenaikan.

"Untuk nilai BBM non-subsidi, seperti Pertamax itu selama ini kan sudah diserahkan pada sistem pasar gitu, pada saat nilai minyak mentahnya sudah naik, ya pasti dia bakal menaikkan," sebut Fahmy kepada detikaicom, Selasa (17/6/2025).

Untuk BBM subsidi, semacam Pertalite, dia menilai jangan buru-buru dinaikkan harganya. Sebab, perihal itu jelas bakal meningkatkan inflasi dan menekan daya beli di tengah masyarakat.

Fahmy menjelaskan selama nilai minyak mentah bumi tetap berada di bawah US$ 100 per barel sebisa mungkin pemerintah menahan nilai BBM subsidi. Namun andaikan sudah lebih dari US$ 100 per barel, mau tak mau nilai BBM subsidi dinaikkan agar APBN tak terbebani.

"Tapi jika misalnya nilai tetap di bawah US$ 100 per barel maka menurut saya ya dipertahankan nilai BBM subsidi tidak usah naik. Setelah diatas US$ 100, maka pemerintah nggak punya pilihan lain selain mereka nilai BBM subsidi," sebut Fahmy.

Di sisi lain, Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan sejauh ini nilai minyak tetap di rentang US$ 73-75 per barel. Menurutnya, jumlah itu tetap jauh di bawah rentang nilai minyak dugaan makro dalam APBN 2025 nan ditetapkan sebesar US$ 82 per barel.

Dia menilai selama nilai minyak mentah tetap di bawah US$ 82 per barel pemerintah tak perlu meningkatkan nilai BBM subsidi. Namun, jika nilai minyak sudah lebih US$ 82 per barel, meskipun tetap di bawah US$ 100 per barel, maka sudah saatnya kenaikan nilai BBM subsidi diberlakukan.

"Selama nilai minyak ini tidak mengalami peningkatan signifikan alias dalam perihal ini mengalami peningkatan di atas US$ 82 per barel maka saya kira pemerintah belum perlu melakukan penyesuaian nilai BBM lantaran kondisi subsidi tetap merujuk pada dugaan makro nan ditetapkan pada APBN," papar Rendy ketika dihubungi detikaicom.

Saran ke Pemerintah

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menekankan pengaruh ke APBN bisa sangat besar andaikan subsidi BBM meningkat di tengah penerimaan negara nan seret. Dia menegaskan perihal ini kudu jadi perhatian unik dari pemerintah.

"APBN efeknya adalah jika subsidi-nya terlalu melebar ya ini bisa membikin defisit APBN-nya juga makin meningkat di tengah penerimaan negara itu mengalami tekanan jadi situasi ini memang kudu terus dimonitor oleh pemerintah dan disiapkan beragam langkah mitigasi-mitigasinya," beber Bhima kepada detikaicom.

Pemerintah kudu mulai memitigasi masalah ini, secara politik anggaran kudu ada revisi dari APBN lantaran kenaikan nilai minyak mentah sangat naik turun dan bakal mempengaruhi postur kebijakan dari APBN untuk beragam pos anggaran.

Lebih lanjut, pemerintah kudu menyiapkan strategi untuk mitigasi andaikan kenaikan nilai BBM subsidi bisa mempengaruhi kenaikan nomor kemiskinan. Salah satunya adalah dengan memberikan tambahan support sosial.

"Dan pemerintah juga kudu menyiapkan tambahan bansos, tambahan perlindungan sosial pada masyarakat rentan dan masyarakat miskin itu nan kudu diantisipasi," lanjut Bhima.

Penghematan penggunaan BBM subsidi juga bisa didorong dengan pengurangan konsumsi BBM subsidi lewat rayuan kepada masyarakat naik pikulan umum.

(hal/kil)