Sejarah Panjang Tiang Monorel Mangkrak, Dari Era Sutiyoso Hingga Pramono

2 hari yang lalu

ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Wacana pembenahan tiang pancang jejak proyek monorel Jakarta kembali mencuat. Tiang-tiang ini berdiri tegak di sepanjang jalan Rasuna Said hingga Asia Afrika. Hingga saat ini, tiang tersebut mangkrak tanpa kejelasan.

Berdasarkan catatan detikaicom nan dirangkum Jumat (13/6/2025) pembangunan tiang pancang monorel diresmikan oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004. Kala itu, kedudukan Gubernur DKI Jakarta tetap diembang oleh Sutiyoso. Adapun pihak developer dan penanammodal proyek ini dijalankan oleh PT Jakarta Monorail (PTJM).

Namun setelah tiang-tiang ini berdiri, pembangunan monorel Jakarta tidak kunjung terselesaikan. Bahkan pada tahun 2008, PTJM dikabarkan pasrah dengan kelanjutan pembangunan proyek tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PTJM kala itu mengaku tidak dapat memenuhi syarat investasi senilai US$ 144 juta. Adapun proyek ini dikabarkan menelan anggaran hingga US$ 450 juta. "Sekarang keputusannya terserah Pak Gubernur. PTJM bakal ngikut saja," kata Direktur Utama PT JM Sukmawati Sukur, 12 Maret 2008.

Kemudian pada era kepemimpinan Fauzi Bowo di Pemprov DKI Jakarta, pembangunan proyek monorel resmi dihentikan pada tahun 2011. Pria nan berkawan disapa Foke ini juga menolak biaya tukar rugi investasi nan dilayangkan PTJM senilai Rp 600 miliar.

Meski demikian, Foke tetap bayar tukar rugi investasi PTJM sebesar Rp 204 miliar. Angka tersebut diputuskan berasas rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal setinggi-tingginya Rp 204 miliar. Dari segi Pemprov DKI berupaya untuk mengupayakan seefisien mungkin untuk kebutuhan transportasi bagi penduduk Jakarta," kata Foke, 19 September 2011.

Sejak saat itu, proyek ini mangkrak hingga Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di era kepemimpinan Jokowi, berdesir berita pembangunan monorel dilanjutkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Keseriusan Jokowi pun diwujudkan pada tahun 2013, di mana dia meletakan batu pertama pembangunan lanjutan monorel di Tugu 66, Jalan Rasuna Said, Kuningan. Setahun berselang, proyek kembali mangkrak imbas Perjanjian Kerja Sama (PKS) nan tak kunjung terselesaikan lantaran banyak permintaan dari PTJM nan dirasa tidak bisa dipenuhi Pemprov DKI.

Mangkraknya proyek ini disebut Jokowi lantaran kehati-hatian. Dia minta syarat proyek monorel dilengkapi oleh penanammodal dan pengembangnya.

"Groundbreaking itu dulu sudah ada. Mau seribu kali nggak masalah, wong bukan duit kita kok. Ngapain sih Anda ribut itu, orang bukan duit saya alias APBD kok ribut. Memang kita sudah berikan lampu hijau, dengan syarat-syarat itu tadi," kata Jokowi di Balai Kota, 25 Februari 2014.

Untuk bisa melanjutkan proyek tersebut pihak PTJM selaku pemilik proyek kudu mengganti tiang pancang monorel nan sudah dibangun Adhi Karya selaku kontraktor. Namun, terdapat selisih mengerti antara PTJM dan Adhi Karya mengenai nilai tukar rugi tiang pancang, di mana Adhi Karya meminta Rp 193 miliar, sementara PTJM meminta Rp 130 miliar.

Era Ahok hingga Pramono

Kemudian wacana pembenahan tiang monorel ini terus berlanjut. Di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama namalain Ahok, pembongkaran juga sempat diwacanakan. Saat itu, Ahok menakut-nakuti mengirim pemutusan kerja sama dengan PTJM jika tidak ada kejelasan selama tiga bulan.

Kemudian Ahok pun enggan melanjutkan proyek monorel berbareng PTJM. Kala itu, tiang-tiang nan berdiri juga milik Adhi Karya. Tiang itu bakal menjadi monumen penipuan. Ahok merasa PTJM tidak memberikan kejelasan kelanjutan proyek itu.

Pemprov DKI pun mengeluarkan rencana memutus perjanjian dengan PT Jakarta Monorail (PTJM) di 2015. Tiang-tiang monorel diminta untuk dibongkar. Namun hingga perjanjian kerja sama betul diputus, tiang-tiang tersebut tak kunjung dibongkar.

Akhirnya, mendekati akhir tahun, Ahok mengatakan Pemprov DKI sudah putus perjanjian dengan PT JM. Tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika diambil alih PT Adhi Karya untuk menjadi tiang light rail transit (LRT).

"Sudah bye-bye (dengan PTJM), nggak ada cerita. Nanti jejak tiang-tiangnya diambil Adhi Karya untuk LRT," ujar Ahok di RSUD Tarakan, Jl Kyai Caringin, Jakarta Pusat, 10 September 2015.

Saat Djarot Saiful Hidayat melanjutkan kepemimpinan Ahok di Jakarta, dirinya juga sempat meminta Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel pada tahun 2017. Pembongkaran tersebut diharapkan dapat memperlancar dan memperluas jalan.

"Saya sudah perintahkan kemarin nan di Kuningan, Rasuna Said itu tiang-tiang jejak monorel saya minta kepada Adhi Karya untuk segera bongkar sehingga jalannya gede," kata Djarot, Jumat (11/8/2017) silam.

Sementara di era Anies Baswedan, Pemprov tak langsung memutuskan apa nan bakal dilakukannya terhadap tiang-tiang beton itu. "Nanti kita lihat faedah nan paling baik," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, 25 Oktober 2017.

Beberapa tahun setelahnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, pihaknya bakal mengumpulkan seluruh pihak mengenai untuk segera mengevaluasi gedung tersebut.

Riza sendiri mengakui, gedung ini mangkrak sejak era Sutiyoso. Namun, kala itu dia mengatakan setiap era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta mempunyai langkah pendekatan nan berbeda-beda.

"Memang ini tidak mudah, lantaran dulu ada keterlibatan BUMN Adi Karya terintegrasi, dibentuk dulu upaya berbareng melalui Jakarta Monorail. Kemudian juga sempat dibuat, tiang pancangnya dulu diresmikan atas nama Ibu Mega dan Pak Jokowi," ujarnya pada Jumat (23/10/2020).

Nyatanya, tiang-tiang tersebut tetap berdiri hingga saat ini. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewacanakan kembali pembenahan tiang pancang monorel. Ia mengaku bakal menyurati Adhi Karya untuk membongkar tiang tersebut.

Menurutnya, kehadiran tiang tersebut mengganggu estetika tata kota Jakarta. Ia pun menggelar rapat dengan jajarannya mengenai perihal tersebut, dan menghasilkan rencana pembongkaran tiang monorel nan sekarang menjadi milik Adhi Karya.

Dia menilai pihak nan mempunyai kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari pengadilan negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan pengarahan dari Jamdatun, untuk kemudian nan berkuasa untuk membongkar adalah Adhi Karya," ujarnya.

Adhi Karya pun merespons rencana tersebut. Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan pihaknya terbuka dengan seluruh pihak mengenai wacana pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga Asia Afrika.

Rozi menerangkan, perseroan mendukung langkah-langkah strategis Pemrov DKI Jakarta untuk melakukan penataan dan penertiban ruang kota untuk kepentingan publik.

"Kami sampaikan bahwa bakal dilakukan obrolan berbareng dengan seluruh pihak terkait," ujar Sekretaris Perusahaan Rozi Sparta dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selengkapnya