Ri Masih Punya Waktu 60 Hari Bujuk As Turunkan Tarif Impor

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, dan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Airlangga mengatakan dalam pertemuan itu membahas sejumlah rumor strategis, termasuk perkembangan negosiasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengenai kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

"Terkait dengan pembaruan perkembangan negosiasi dengan Amerika dan juga mengenai dengan perganjian lain termasuk I-EU CEPA," terang Airlangga saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Rabu (30/4/2025).

Sementara soal perkembangan negosiasi dengan pemerintah AS, Airlangga sedikit berbicara. Ia hanya menekankan negosiasi antara Indonesia dengan AS ini tetap dalam proses.

"Perkembangannya kita tunggu saja," jawab Airlangga .

"Terkait tarif kan sedang proses, sedang berjalan. Jadi kita tunggu saja proses nan sedang berjalan," sambungnya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono juga mengatakan proses negosiasi kebijakan tarif resiprokal AS dengan Indonesia tetap terus melangkah hingga dua bulan alias kurang lebih 60 hari ke depan.

Dalam kurun waktu itu, dia menyebut Kementerian/Lembaga (K/L) mengenai bakal terus berbincang dan mengkaji beragam kebijakan nan bisa diterapkan sehingga Indonesia terhindar dari pengenaan tarif Presiden Donald Trump.

"Jadi kita jalan selama 60 hari tadi, kita bakal bekerja," kata Thomas.

"Intinya kita working group meeting untuk meneruskan segala sesuatunya nan dilakukan oleh Pak Menko (Airlangga), Ibu Menkeu (Sri Mulyani), dan Ibu Mari (Wakil Ketua DEN) dalam dua minggu terakhir ini. Semua baik, semua melangkah lancar. Sekarang kita kerja," sambungnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menambahkan proses negosiasi dengan Pemerintah AS tetap proses, sehingga perlu berkoordinasi dan memberikan masukan nan dapat menguntungkan Indonesia dalam negosiasi tersebut.

"Kan ini bakal ada follow up-nya, perundingan juga bakal makin berjalan, sehingga koordinasi dan juga support dari semua Kementerian terkait, terutama nan berasosiasi nan sudah dibicarakan. Nah itu nan perlu kita laksanakan dan implementasinya," paparnya.

"Oleh karena itu, ya tentunya kehadiran kami di Kementerian lain adalah untuk men-support agar negosiasinya dan juga masukannya sehingga ini juga menghasilkan hasil nan optimal untuk kepentingan baik untuk kepentingan Indonesia maupun kepentingan kita semuanya," lanjut Rosan.

(igo/hns)