Ri Kena Tarif Impor Trump 32%, Begini Respons Pemerintah

Jakarta -

Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari pedoman tarif sebesar 10% nan diterapkan AS kepada semua negara dan tarif nan dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal bakal bertindak mulai 9 April 2025.

Pengenaan tarif resiprokal AS ini bakal memberikan akibat signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, dasar kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Pemerintah Indonesia bakal segera menghitung akibat pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Pemerintah Indonesia juga bakal mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi akibat negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar finansial dunia paska pengumuman tarif resiprokal AS.

Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku bumi upaya serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan beragam strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku upaya nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

"Pemerintah Indonesia bakal terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam beragam tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," tutur Susi

Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan beragam langkah untuk menjawab persoalan nan diangkat oleh Pemerintah AS, terutama nan disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 nan diterbitkan US Trade Representative.

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi ialah penyederhanaan izin dan penghapusan izin nan menghambat, khususnya mengenai dengan Non-Tariff Measures (NTMs)," ujarnya.

Ia menyatakan perihal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah kebijakan strategis lainnya bakal ditempuh untuk terus memperbaiki suasana investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pembuatan lapangan kerja nan luas.

Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah berbareng mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

(ily/rrd)