Rapat Bahas Pagar Laut Di Dpr, Titiek Soeharto Minta Kkp Seret Pelaku Ke Jalur Hukum

detikai.com, Jakarta - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2025). Rapat kerja tersebut, salah satunya membahas polemik pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi namalain Titiek Soeharto meminta Kementerian KP mengambil tindakan konkret atas masalah pagar laut ini.

"Mengambil tindakan konkret dalam membongkar pagar laut di kabupaten Tangerang," kata Titiek, saat membuka rapat.

Titiek juga meminta agar penegakan norma nan tegas dan transparan. Sehingga, memberikan pengaruh jera kepada pelaku.

"Namun, upaya tersebut kudu diikuti dengan tindak lanjut penegakan norma nan tegas dan transparan kepada pelaku utama agar menjadi pengaruh jera dan tidak terulang kembali di wilayah lain," tegas Titiek.

Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) bakal turut terlibat berbareng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut nan berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

"TNI unik TNI AL berbareng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah sepakat untuk melaksanakan pembongkaran tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto saat dikonfirmasi.

Hariyanto menjelaskan keterlibatan prajurit dalam pembongkaran pagar laut ini telah sesuai pengarahan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sebagaimana melanjutkan pembongkaran nan beberapa waktu sudah dilakukan.

"Serta memperhatikan dan membantu masyarakat nelayan untuk mempunyai akses perahu nelayan dengan mudah dan sigap keluar masuk juga tentunya berorientasi pada kelestarian dan keelokan lingkungan pesisir," pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, lemahnya pengawasan di laut lantaran pihaknya kekurangan anggaran. Oleh lantaran itu, dia meminta penguatan anggaran melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Kelautan.

Hal itu disampaikan Trenggono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR. Rapat itu membahas soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

"Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap mempunyai kelemahan dalam pengawasan, pemanfaatan ruang laut. Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan support operasional nan memerlukan penguatan anggaran," kata Trenggono dalam rapat berbareng Komisi IV, Kamis, (23/1/2025).

Terkait kasus pagar laut, Trenggono menyatakan sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 kilometer tersebut. Upaya itu dilakukan pada 9 Januari 2025.

"Sementara di Bekasi Jawa Barat pada 15 Januari 2025 lantaran tidak mempunyai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi," ucap Trenggono.

Menurutnya, pemagaran laut nan dilakukan tersebut memberikan akibat negatif terhadap ekosistem perairan laut. Lalu, mempersempit wilayah penangkapan ikan, merugikan nelayan, dan pembudidaya.

"Serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU muara tawar Bekasi nan merupakan objek vital nasional," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, pada 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara, pembongkaran nan dilakukan baru kurang lebih sepanjang 5 kilometer.

"Pembongkaran melibatkan beragam lembaga dan masyarakat nelayan dan bakal dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30 kilometer," pungkas Trenggono.