Purwakarta Mulai Terapkan Pendidikan Militer Untuk Siswa Nakal

detikai.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mulai menerapkan pembinaan karakter melalui pendidikan semimiliter untuk para pelajar nakal di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad di Jalan Raya Sadang-Subang, Purwakarta.

"Hari ini kita mulai pendidikan semimiliter, sebagai bagian dari penyelenggaraan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi," kata Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, Kamis (1/5/2025) dilansir Antara.

Ia menyampaikan, Pemkab Purwakarta sudah siap untuk melaksanakan kebijakan pendidikan semimiliter untuk para pelajar dan hari ini mulai dilaksanakan.

Saepul mengatakan pendidikan semimiliter untuk para pelajar diterapkan paling sigap selama enam bulan dan paling lama selama satu tahun. Harapannya, para siswa nan biasa melakukan tidak baik, bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik.

"Semoga dengan pendidikan militer ini, para siswa bisa mengubah kebiasaan jelek menjadi berperilaku baik. Menghormati orang tuanya, tidak melawan dan tidak bandel lagi," kata Saepul.

Dalam pelaksanaannya, kata Saepul, masing-masing siswa nakal akan dibawa ke markas TNI dengan ditemani orang tuanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, mengatakan pada tahap awal program pembinaan alias pendidikan semimiliter ini diikuti sekitar 30-40 pelajar.

"Mereka dibina langsung oleh personil TNI dari Resimen Armed," kata Saepul.

Purwanto menjelaskan aktivitas ini terlaksana atas kesepakatan antara Dinas Pendidikan Purwakarta, Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Disdik Jawa Barat, Kementerian Agama, hingga Dewan Pendidikan.

Menurut Saepul, semua pihak sepakat dan sepaham jika pendekatan militer diperlukan untuk menanamkan kembali nilai-nilai disiplin di kalangan pelajar. Termasuk menanamkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme nan dinilai mulai luntur di kalangan generasi muda.

Baca juga Dedi Mulyadi Beberkan Kriteria Siswa Nakal nan Bakal Dimasukkan ke Barak Militer

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak nan bermasalah. Kebijakan ini diharapkan jadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, nan di mana rencananya bakal dimulai pada 2 Mei 2025.

Dia mengungkapkan, rencana siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter nan bakal bekerja sama dengan TNI dan Polri. Menurut Dedi, rencana ini tak bakal dilajalankan secara serentak, namun berjenjang ke wilayah nan dianggap rawan.

"Tidak kudu langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari wilayah nan siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lampau bertahap," kata Dedi Mulyadi seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/4/2025).

Nantinya, politikus Gerindra itu menjelaskan, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak unik nan telah disiapkan oleh TNI.

Menurut Dedi, mereka nan menjalankan program ini dipilih berasas kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang susah dibina alias terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan nan bakal berjalan enam bulan per siswa.

"Selama enam bulan siswa bakal dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI nan bakal menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, pembiayaan program bakal dilakukan melalui kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota nan terlibat.

Selain konsentrasi pada siswa, Dedi turut memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen nan menurutnya kudu dilakukan secara transparan dan profesional.

"Ke depan, pembimbing di Jabar kudu mempunyai karakter nan terstandar serta mengikuti training karakter," kata dia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memasukkan siswa bermasalah agar dididik di barak militer. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan wacana itu adalah perihal baru dan butuh dikaji mendalam terlebih dahulu.

"Hal nan disampaikan oleh Gubenur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru nan memang perlu dikaji terlebih dulu secara matang," kata Dasco di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Menurut Dasco, wacana tersebut juga tidak bisa diterapkan di provinsi lain karena tiap wilayah punya karakter dan kebijakan berbeda.

"Kan mungkin untuk masing-masing wilayah itu karakteristiknya berbeda," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kewenangan anak, kewenangan asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

"Program ini berpotensi melanggar kewenangan asasi manusia, terutama kewenangan anak untuk belajar. Jika ada masalah perilaku pada remaja, sebaiknya dilakukan kajian komplit tentang profil anak, termasuk aspek kejiwaan," kata Giri dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

Menurut Giri, menitipkan anak bermasalah di barak militer belum tentu efektif. Sehingga perlu dikaji kembali.

"Treatment kedisiplinan nan diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang, oleh lantaran itu, dibutuhkan kajian ilmu jiwa nan mendalam untuk memahami setiap perseorangan dengan lebih baik," ungkap dia.

Politikus PDIP ini menuturkan, penjemputan paksa tanpa putusan norma nan jelas bisa melanggar kewenangan asasi anak, meskipun program pendidikan militer ini disebut tetap bakal melalui persetujuan orang tua.

"Pendidikan karakter pelajar sebaiknya dibentuk dalam lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka, bukan dengan langkah memaksa mereka masuk ke barak militer tanpa dasar norma nan kuat," jelas Giri.

Menurutnya, pemerintah wilayah kudu mempertimbangkan aspek perbedaan budaya, sistem aparat, dan lembaga nan ada di masing-masing negara.

"Kepala wilayah kudu kreatif, tapi penemuan nan diambil kudu melalui kajian nan matang dan terukur, bukan sekadar sensasi nan menciptakan kesan 'mem-bully' pelajar," kata dia.