ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta Persatuan Ummat Islam (PUI) menyoroti kekosongan 12 posisi duta besar Republik Indonesia (dubes RI) di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Afghanistan, Libya, dan Korea Utara.
Kekosongan ini dinilai berpotensi melemahkan diplomasi Indonesia di tengah persaingan dunia nan kian sengit. Sebagai organisasi dengan jejak historis dalam diplomasi internasional, PUI menyatakan siap mendukung pemerintah dengan menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi pos-pos tersebut.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Adhe Nuansa Wibisono, mengatakan kehadiran dubes ahli sangat krusial untuk menjaga kepentingan nasional, perlindungan WNI, dan hubungan ekonomi.
"Dubes adalah ujung tombak diplomasi. Di tengah ketegangan AS-China dan bentrok regional, kekosongan ini adalah kerugian strategis," ujar Wibisono dalam keterangannya, Jumat (04/07/2025).
Data Kementerian Luar Negeri per Juli 2025 menunjukkan, 12 posisi duta besar masih lowong, termasuk di negara 'high-risk' seperti Afghanistan dan Libya.
PUI menawarkan solusi konkret dengan mengusulkan dua tokoh seniornya yakni, KH Nurhasan Zaidi (Ketua Majelis Syura DPP PUI) dan KH Nazar Harist, MBA (Wakil Ketua Majelis Syura).
"KH Nurhasan mempunyai jejaring dunia di bumi Islam dan pengalaman tiga periode di DPR RI, cocok untuk memimpin misi di negara difficult post," jelas Wibisono.
Sementara itu, Habib Nazar Harits dikenal mahir membangun relasi di Timur Tengah dan Afrika, serta piawai dalam diplomasi lintas budaya.
PUI bukanlah pemain baru di kancah diplomasi. Salah satu pendirinya, Mr. Syamsuddin, pernah menjabat Menteri Negara sekaligus Dubes RI untuk Pakistan.
"Kami mempunyai kader dengan pengalaman pemerintahan, jaringan internasional, dan komitmen tinggi. Mereka siap ditempatkan di wilayah paling menantang sekalipun," ungkap Wibisono.
PUI juga telah aktif berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sejak sebelum pelantikan, sebagai corak support terhadap agenda strategis Indonesia.
Ternyata posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat sudah kosong nyaris 2 tahun. Menteri Luar Negeri, Sugiono menyatakan Kemenlu sudah menyiapkan kandidat Dubes RI nan baru.
Posisi Dubes Harus Utamakan Kapabilitas, Bukan Sekadar Penghargaan Politik
Wibisono menekankan, pengisian posisi dubes kudu mengutamakan kapabilitas, bukan sekadar penghargaan politik.
"Ini investasi strategis. Di negara kebanyakan Muslim seperti Afghanistan alias Libya, dubes dengan jaringan keumatan dan kecakapan diplomasi sangat dibutuhkan," ujar Wibisono.
PUI, kata Wibisono, siap mendorong para kandidatnya untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk di Azerbaijan dan Madagaskar nan memerlukan pendekatan khusus.
Pemerintah diharapkan segera menetapkan nama-nama dubes untuk mengantisipasi dinamika global.
"Kami percaya tokoh seperti KH Nurhasan dan Habib Nazar dapat memperkuat posisi Indonesia, khususnya dalam rumor Palestina, perbincangan antaragama, dan perlindungan WNI," kata Wibisono.
Keduanya telah terbukti aktif dalam konvensi internasional dan pembangunan aliansi strategis.
Sebagai penutup, PUI berkomitmen mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. "Kami siap mewakafkan kader terbaik untuk diplomasi nan inklusif dan berorientasi kepentingan nasional. Ini momentum menampilkan wajah Indonesia nan handal di panggung global," kata Wibisono.
Dengan pengalaman historis dan jaringan global, PUI optimis kontribusinya dapat mengisi kekosongan pos diplomatik Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Dubes nan Bertugas Harus Sesuai Visi Presiden Prabowo
Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, para duta besar (dubes) RI nantinya kudu bekerja sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini sudah ada nama-nama calon duta besar Indonesia untuk 24 negara sahabat nan masuk ke ketua DPR RI, termasuk Amerika Serikat (AS).
"Saya kira nan pasti bisa menjalankan tugas dan kegunaan seorang perwakilan negara, di manapun mereka bakal bekerja ya, sesuai visi-visi Presiden Republik Indonesia," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Budi menyebut, para dubes kudu bisa menerjemahkan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selain itu, Komisi I DPR juga bakal memperdalam para calon dubes, termasuk pengalaman mereka di negara tujuan.
"Tapi juga saya rasa kapabilitas kelak calon-calon dubes, keahlian mereka masing-masing secara perseorangan dan mungkin pengalaman mereka juga di negara-negara tujuan itu juga bakal menjadi pertimbangan nan krusial bagi kami," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat usulan 24 calon duta besar untuk negara sahabat dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menyebut, nama-nama tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR untuk uji kepantasan dan kepatutan atau fit and proper test.
"Sesuai dengan sistem nan ada di DPR dan nantinya bakal dibahas di Komisi I. Tadi dalam rapat paripurna saya sampaikan bahwa nama-nama berkarakter rahasia. Kemudian pembahasannya pun berkarakter rahasia lantaran ini pertama dan menyangkut legalitas," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Fit and proper test akan digelar Komisi I dalam waktu dekat. Hasilnya bakal dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan sebelum dikirim ke pemerintah.
"Jadi kelak tunggu hasil dari fit and proper yang dilakukan oleh Komisi I. Mulai hari ini Komisi I bakal melakukan mekanisme fit and proper test," jelas Puan.