Puan Pastikan Dpr Cermati Program Prabowo-gibran Agar Sesuai Kemampuan

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 21 Januari 2025 - 14:38 WIB

Jakarta, detikai.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya bakal menjalankan fungsinya untuk mencermati program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat dilaksanakan sesuai dengan keahlian finansial negara.

Menurut Puan, program pemerintah kudu mempunyai mitigasi risiko, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola finansial negara nan baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

"Setiap program pemerintah nan mempunyai tujuan nan baik, tetap memerlukan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan penyelenggaraan nan juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat," kata Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025. 

Politikus PDIP itu mengatakan bahwa Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pertama APBN pemerintahan Presiden Prabowo. Diterangkannya, terdapat kebijakan-kebijakan strategis nan memerlukan beragam penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga pemerintah, program-program pemerintah, serta kebijakan fiskal lainnya.

Karena itu, mantan Menko PMK ini menegaskan DPR RI bakal selalu mencermati penyelenggaraan APBN Tahun Anggaran 2025 agar dapat melangkah dengan keahlian nan baik, sehingga program pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, pendapatan rakyat meningkat, kebutuhan dasar terpenuhi, pelayanan publik nan mudah dan membantu, hingga menguatkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Puan juga berharap, di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia nan tetap berlanjut, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengantisipasi potensi akibat nan dapat menakut-nakuti ketahanan finansial negara dan fiskal.

Menurutnya, koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor finansial perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional nan kondusif. Selain itu shopping pemerintah kudu semakin efektif dan efisien.

Puan menambahkan, pemerintah juga kudu berupaya mendorong kebijakan untuk menarik investasi hingga menciptakan suasana upaya nan ramah pada investor.

"DPR RI melalui AKD terkait, dalam menjalankan kegunaan konstitusionalnya, bakal mencermati dan menindak lanjuti berbareng mitra kerja pemerintah, untuk menjaga kondisi finansial negara dan perekonomian nasional tetap kondusif, bagi pembangunan nasional dan aktivitas ekonomi rakyat," imbuhnya.