Pro Kontra Kebijakan Pendidikan Demul: Barak Militer Hingga Wisuda

Jakarta, detikai.com --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan serangkaian kebijakan pendidikan nan menimbulkan perbincangan publik.

Mulai dari pelarangan aktivitas perpisahan sekolah, wisuda, study tour, hingga program pengiriman siswa bermasalah ke barak TNI-Polri. Kebijakan-kebijakan ini disebut bermaksud membenahi moralitas dan efisiensi dalam sistem pendidikan.

Berikut CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kebijakan Dedi Mulyadi di bagian pendidikan yang menimbulkan pro kontra:

Siswa bermasalah dikirim ke Barak TNI-Polri

Dedi Mulyadi memberlakukan kebijakan baru nan cukup menyita perhatian publik, ialah siswa bermasalah bakal dikirim ke barak militer milik TNI dan Polri untuk mengikuti program pendisiplinan. Kebijakan ini bertindak mulai Jumat, 2 Mei 2025.

Dalam rapat kerja Komisi II di DPR, Dedi menyatakan surat info telah disiapkan dan para kepala sekolah menyambut baik rencana ini. Ia menyebut bahwa banyak orang tua dan pembimbing merasa kewalahan menghadapi perilaku anak-anak nan bermasalah, termasuk siswa nan terlibat tawuran, kecanduan game online, hingga mengonsumsi alkohol.

"Banyak orang tua nan hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak pembimbing nan tidak punya kesanggupan menghadapi murid-muridnya," ujar Dedi di Kompleks Parlemen, Selasa (29/4).

Ia menegaskan bahwa pembinaan ini bukan training militer untuk berperang, tetapi bermaksud membentuk kedisiplinan dan style hidup sehat.

"Agar mereka menjadi anak-anak nan bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer (obat keras), tidak minum ciu (miras), nan itu obat-obatan itu marak di mana-mana," katanya.

Kebijakan ini diklaim Dedi Mulyadi mendapat support dari penduduk Jawa Barat dan orang tua murid. Namun, di kalangan masyarakat sipil, kebijakan ini menuai kritik pedas. 

Imparsial, lembaga nan konsentrasi pada pembelaan kewenangan asasi manusia menilai kebijakan Dedi Mulyadi tak hanya keliru, namun juga berbahaya. 

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra berkata pelibatan TNI untuk menjawab persoalan siswa bandel secara jelas menyalahi kegunaan TNI itu sendiri. Kata Ardi, Dedi sudah sepatutnya menyadari garis demarkasi antara urusan sipil dan militer.

Dia mengatakan pelibatan TNI dalam membina siswa bandel juga tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap lembaga TNI akibat perilaku kekerasan prajurit di ranah sipil.

Selain itu, mereka nan dianggap siswa bandel itu juga tetap tergolong dalam usia "anak" nan dalam prinsip HAM kudu diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kewenangan anak nan jauh dari budaya kekerasan.

"Kami mengingatkan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan saja TNI mempunyai rekam jejak kekerasan nan berulang-kali dipertontonkan di hadapan publik," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Imparsial, terdapat sejumlah kasus kekerasan personil TNI kepada masyarakat sipil.

Mulai dari kasus penyerangan kampung dan pembunuhan seorang penduduk sipil pada November 2024 di Deli Serdang, kasus pembunuhan bos persewaan pada Januari 2025 di Tangerang, kasus Sabung Ayam nan mengakibatkan terbunuhnya 3 personil Polisi pada bulan Maret 2025 di Lampung, dan kasus pembunuhan wartawan wanita oleh personil TNI pada bulan Maret 2025 di Banjarbaru.

"Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan nan bakal diambil oleh Dedi Mulyadi tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya," ucap Ardi.

Larangan wisuda dan perpisahan sekolah

Pemprov Jawa Barat juga mengeluarkan larangan tegas mengenai penyelenggaraan aktivitas perpisahan dan wisuda nan melibatkan pungutan biaya dari siswa.

Dalam Surat Edaran Nomor 6685/PW.01/SEKRE, Disdik Jabar meminta agar aktivitas tersebut digelar secara sederhana di lingkungan sekolah, tanpa melibatkan kepala sekolah, guru, alias tenaga kependidikan sebagai panitia.

Larangan ini merujuk pada prinsip bahwa pendidikan di Jawa Barat kudu terjangkau. Dedi menegaskan bahwa orang tua tak boleh dibebani biaya tambahan. Ia apalagi sempat terlibat perdebatan dengan seorang siswi nan mengkritik pelarangan perpisahan di unggahan akun Youtube pribadinya.

"Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan bagus itu saat proses belajar tiga tahun," kata Dedi dalam video di akun YouTube pribadinya,

Ia menambahkan jika siswa tetap mau mengadakan perpisahan secara mandiri, maka segala akibat dan tanggung jawab kudu ditanggung sendiri.

Larangan study tour

Tak hanya wisuda, Dedi juga melarang aktivitas study tour di lingkungan satuan pendidikan di Jawa Barat. Larangan ini dituangkan dalam SE Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa aktivitas semacam ini kerap menjadi beban finansial bagi orang tua siswa.

Bahkan, tak lama setelah dilantik, Dedi mencopot kepala sekolah di SMK Depok lantaran dianggap melanggar patokan dengan tetap menggelar karyawisata.

Namun, dia meluruskan bahwa bukan seluruh study tour nan dilarang, melainkan nan berkarakter memberatkan ekonomi family siswa.

Dana hibah yayasan pendidikan dihentikan

Kebijakan lainnya adalah penghentian sementara penyaluran biaya hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk nan berbasis agama. Menurut Dedi, banyak temuan menunjukkan penyelewengan biaya dan ketidakjelasan penggunaan anggaran oleh yayasan-yayasan nan tidak diverifikasi.

"Saya tidak mau biaya hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu," ujar Dedi di Bandung, Rabu (23/4).

Ke depan, dia berencana menyalurkan support pendidikan berbasis pada program nan terukur dan bukan berasas kedekatan politik.

Ia juga menyatakan komitmen Pemprov Jabar untuk tetap mendukung pembangunan madrasah, terutama Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, asal verifikasi info dan kebutuhan sudah jelas. "Saya tunggu info resmi dari Kemenag Jabar," tegasnya.

Berbagai kebijakan nan diambil Dedi Mulyadi ini menandai upaya dalam tata kelola pendidikan Jawa Barat, nan disebutnya sebagai upaya merombak sistem dari akar.

Meski sebagian kebijakan menuai kontroversi, Dedi menyatakan bahwa semua langkahnya berangkat dari semangat pemerataan, efisiensi, dan pemulihan nilai moral di bumi pendidikan.

(kay/isn)

[Gambas:Video CNN]