Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Pdip Desak Revisi Pp Pkwt Dan Phk

Jakarta, detikai.com --

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Edy Wuryanto mendorong revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Edy menilai revisi tersebut sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto nan mau menghapus sistem outsourcing pekerja.

"Banyak pekerja outsourcing mengalami ketidakpastian dan pemotongan bayaran sepihak. Karena itu, revisi PP 35/2021 sangat mendesak untuk memberikan perlindungan nan adil," kata Edy dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/5).

Terlebih, kata Edy, PP 35/2021 telah menyebabkan ragam persoalan bagi tenaga kerja. Seperti masalah pengupahan, agunan sosial, dan perjanjian kerja.

Oleh lantaran itu, dia berambisi pembentukan UU Cipta Kerja baru nan diperintahkan MK kepada DPR menghasilkan izin nan turut menguntungkan buruh.

"Kami berambisi pembahasan (UU Cipta Kerja nan baru) tersebut dapat menghasilkan izin nan berpihak pada pekerja, tidak hanya pada kepentingan ekonomi semata," ujarnya.

Tak hanya itu, Edy turut mendukung pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dilakukan untuk disahkan.

"PRT merupakan golongan pekerja nan selama ini belum mendapat perlindungan norma nan memadai, padahal berkedudukan krusial dalam kehidupan sosial masyarakat," jelas Edy.

Di sisi lain, Edy turut menyoroti maraknya gelombang PHK nan belakangan terjadi di Indonesia meski Prabowo bakal membentuk satuan tugas unik nan konsentrasi pada perlindungan dan pencegahan korban PHK.

"Pemerintah juga perlu memberi insentif kepada perusahaan padat karya nan sedang kesulitan agar tetap dapat mempertahankan tenaga kerja," jelas Edy.

"Negara tidak boleh abai. Kesejahteraan pekerja adalah kunci utama membangun bangsa nan setara dan berdaulat," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nan baru bakal dibentuk untuk mencari langkah menghapus sistem outsourcing.

Dewan tersebut rencananya diisi para ketua serikat pekerja tanah air.

"Saya bakal meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari gimana caranya kita jika bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita mau menghapus outsourcing," tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

(fra/mab/fra)

[Gambas:Video CNN]