ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). Keduanya membahas soal kedaulatan pangan hingga LPG 3 kilogram (kg) nan saat ini menuai polemik di masyarakat.
Dalam pertemuan itu, datang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan juga dilakukan sembari makan siang.
"Berbagai obrolan nan dilakukan untuk gimana menyampaikan tentang sumbang saran dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga gimana tentang perekonomian kita dan Alhamdulillah hasilnya bagus," kata Bahlil usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Menurut dia, JK menyampaikan bahwa subsidi gas 3 kg belum berubah sejak tahun 2004. Sementara itu, kata Bahlil, nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah melonjak sangat tinggi.
"Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan di saat itu kurs dolar kata Pak JK tetap Rp8 ribu, sekarang sudah Rp16 ribu. Artinya subsidi kita sekarang tetap sama dengan tahun 2024 alias 2025 nan lalu," ujar dia.
Bahlil menyampaikan pemerintah memberikan subsidi Rp87 triliun kepada masyarakat untuk LPG 3 Kg. Dengan subsidi nan diberikan, semestinya masyarakat dapat membeli gas elpiji 3 kilogram dengan nilai semurah mungkin.
Harus Ada Penataan Agar Tepat Sasaran
Namun, Bahlil mengatakan nyatanya ada masyarakat nan membeli LPG 3 Kg hingga Rp25.000 per tabung. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) gas 3 kilogram maksimal Rp19.000.
"Harusnya kan kalkulasi kami maksimal itu di nomor Di bawah Rp20.000, Rp18.000 alias Rp19.000. Ada nan sekarang langka Itu beberapa bulan lampau Rp25.000 Ada juga nan Rp30.000. Tidak hanya itu Ada juga nan mengoplos. Ini kan sayang," jelas Bahlil.
Bahlil menuturkan, Jusuf Kalla sepakat kudu ada penataan agar subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran. Dia menyampaikan pengecer nantinya bakal dijadikan sub pangkalan untuk menjual gas 3 kilogram.
"Ya Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting. Sekarang gini pengecer nan tadinya pengecer kita jadikan menjadi sub pangkalan," tutur Bahlil.
Amankan Produksi Beras Nasional
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan pertemuan Prabowo dan JK membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional nan meningkat tajam serta memastikan stabilitas nilai menjelang bulan Ramadan.
Dia mengungkapkan produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan di mana BPS mengumumkan bahwa hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton. Dengan surplus nan cukup besar, Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar nilai di tingkat petani tetap stabil.
"Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi jika kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu nilai gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP," ujar Amran.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah sigap dengan mengalokasikan biaya sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga.
Masa Panen Padi Tak Boleh Terlewat
Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi nan berjalan pada Februari hingga April ini adalah momentum nan tidak boleh terlewatkan.
"Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada argumen kita kandas mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita kudu rebut," ungkap Amran.
Dalam kesempatan tersebut, JK memberikan masukan berasas pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.
"Pak JK memberi masukan, lantaran beliau banyak pengalaman, memberi masukan gimana ke depan, gimana serap gabah, gimana dulu revolusi hijau, gimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan nan baik untuk kami," kata Amran