Plo Gelar Pemungutan Suara Pilih Wapres Pertama Palestina

Jakarta, detikai.com --

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menggelar pemungutan bunyi untuk memilih wakil presiden (wapres) pertama Palestina, pada Kamis waktu setempat.

Pemilihan wapres ini dinilai berpotensi membuka jalan bagi penerus pemimpin Palestina, Mahmoed Abbas.

Pelaksanaan voting ini mengikuti seruan asing selama bertahun-tahun untuk mereformasi PLO, dan muncul ketika kekuatan Arab dan Barat membayangkan peran nan lebih luas bagi Otoritas Palestina (PA) ketua Abbas dalam pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza.

"Pemungutan bunyi diadakan untuk membentuk posisi wakil presiden," kata personil majelis pusat PLO, Rizq Namoura dalam sebuah wawancara dengan Palestine TV, Jumat (25/40).

Ia menambahkan hasil pemungutan bunyi ini nyaris bulat mendukung pembentukan peran orang nomor dua tersebut.

Direktur Pusat Pemantauan Pemilu Al-Marsad, Aref Jaffal mengatakan peran baru tersebut diciptakan untuk membuka jalan bagi seseorang untuk mengambil alih kendali dari Abbas, nan sekarang berumur 89 tahun. Menurutnya, ada banyak perihal nan dibutuhkan oleh situasi Palestina saat ini.

"Sistem politik Palestina sudah menyedihkan, jadi saya percaya semua pengaturan ini merupakan awal untuk menciptakan penerus Abbas," kata Jaffal kepada AFP.

Jika Abbas meninggal alias mengundurkan diri, wapres tersebut diharapkan menjadi penjabat kepala PLO dan Negara Palestina nan sekarang kemerdekaannya diakui oleh nyaris 150 negara.

Sejak Rabu kemarin, PLO telah mengadakan konvensi di Ramallah untuk membahas beragam rumor politik, sehingga muncul pendapat membentuk wapres.

Dari 188 personil majelis pusat PLO nan mempunyai kewenangan suara, 170 di antaranya mendukung pembentukan wapres.

Abbas beranggapan pembentukan wapres bakal memperkuat lembaga-lembaga Palestina, serta meningkatkan pengakuan internasional terhadap negara Palestina.

Beberapa analis memandang langkah tersebut sebagai upaya nan diperhitungkan oleh Abbas untuk memproyeksikan kesan bahwa dia sedang mendesentralisasikan kekuasaan.

Di sisi lain, Hamas mengkritik konvensi tersebut lantaran dinilai memperdalam perpecahan, memperkuat unilateralisme, dan mengecewakan angan rakyat Palestina untuk bersatu.

"Kami di Hamas menolak kelanjutan tindakan unilateral ini dan menegaskan komitmen kami untuk membangun kembali Organisasi Pembebasan Palestina di atas fondasi nasional dan demokratis," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Beberapa faksi Palestina di Tepi Barat meninggalkan konvensi pada Kamis, setelah usulan untuk membentuk wapres muncul.

Kelompok-kelompok tersebut beranggapan inisiatif soal wapres itu menakut-nakuti kedaulatan PLO, serta merupakan tanda kombinasi tangan asing.

"Sidang ini diadakan di bawah tekanan Barat, khususnya dari Amerika Serikat," kata Ramzi Rabah, seorang pejabat senior dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), sebuah partai Marxis-Leninis, nan menarik diri dari konvensi tersebut.

Rabah menuduh kekuatan asing menggunakan 'reformasi' sebagai dalih untuk melemahkan perjuangan Palestina.

Inisiatif Nasional Palestina, sebuah partai politik progresif, juga meninggalkan sesi tersebut dengan argumen adanya tekanan eksternal. Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) juga keluar konvensi seraya mengatakan agenda reformasi tersebut prematur dan tidak melalui konsultasi nan sungguh-sungguh.

Maret lalu, pada sebuah pertemuan puncak di Kairo tentang masa depan Gaza pascaperang, Abbas telah mengumumkan dia bakal membentuk wakil presiden dalam PLO.

Pendukung asing Otoritas Palestina (PA) telah lama meminta agar PA maupun PLO direformasi. Abbas telah menjadi kepala PA sejak 2005, setelah kematian pemimpin Palestina Yasser Arafat.

Didirikan pada 1964, PLO diberi kewenangan untuk berkompromi dan menandatangani perjanjian internasional atas nama rakyat Palestina. PLO adalah organisasi payung nan terdiri dari beberapa faksi Palestina. Sementara itu, PA bertanggung jawab atas pemerintahan di beberapa bagian wilayah Palestina.

PA tengah berada di periode kehancuran finansial usai agresi sadis Israel di Gaza sejak 2023. Beberapa donor internasional semakin bersikeras agar support biaya dikaitkan dengan reformasi politik dan kelembagaan nan konkret.

(pta)

[Gambas:Video CNN]