Pimpinan Kpk Dukung Rencana Prabowo Buat Penjara Khusus Koruptor, Pelaku Korupsi Nanti Diminta Berkebun

detikai.com, Jakarta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan rencana ambisius untuk membangun sebuah penjara unik bagi para pelaku korupsi di sebuah pulau terpencil.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pengaruh jera dan mencegah pelaku korupsi melarikan diri dari hukuman.

Terkait perihal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mendukung rencana Prabowo. Nantinya, para pelaku korupsi diminta untuk bertani untuk memenuhi kebutuhan makanan para tahanan nan ada di sana.

Karena itu, dia mewacanakan agar para pelaku korupsi nan ditahan di pulau terpencil itu hanya cukup disediakan perangkat pertanian saja dan tak perlu disediakan makanan, lantaran untuk memenuhi kebutuhan hidup bakal diusahakan dari keringat para tahanan.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan perangkat pertanian, agar mereka berkebun, bercocok tanam di ladang alias di sawah tuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri nan berasal dari hasil keringat mereka sendiri," ucap Tanak saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).

Meski demikian, Tanak juga beranggapan agar para balasan para pelaku koruptor nantinya juga bisa diperberat agar jadi contoh kepada pejabat dan para calon pelaku lain.

"Selain itu balasan pelaku tindak pidana korupsi diperberat dengan balasan badan minimal 10 tahun hingga balasan seumur hidup. Harapan saya, dengan begitu, orang bakal punya rasa takut untuk melakukan korupsi," tegas dia.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rencana ambisius untuk membangun penjara unik bagi koruptor di sebuah pulau terpencil. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberikan pengaruh jera dan mencegah para pelaku korupsi melarikan diri. Rencana ini muncul di tengah keprihatinan Presiden terhadap akibat jelek korupsi.

Dalam aktivitas peluncuran sistem baru tunjangan pembimbing ASN wilayah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Prabowo menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap korupsi.

"Saya juga bakal sisihkan biaya buat penjara di suatu tempat nan terpencil, mereka nggak bisa keluar. Kita bakal cari pulau, jika mereka keluar biar ketemu sama hiu," jelas Prabowo saat meluncurkan sistem baru pencairan tunjangan pembimbing ASN wilayah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Meskipun Indonesia sudah mempunyai Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung sebagai penjara unik bagi koruptor, Prabowo menilai langkah tersebut belum cukup efektif.

"Koruptor lah nan membikin para guru, dokter, perawat, dan petani menjadi susah. Kita bakal ngusir mereka dari bumi Indonesia jika perlu," tambahnya.

Rencana pembangunan penjara unik ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa setiap persoalan kudu mendapatkan balasan nan sesuai alias setimpal.

"Ya, setiap kesalahan kudu mendapatkan balasan setimpal," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan rencana ini. Praktisi norma mengkritik perlakuan spesial nan seringkali diterima oleh narapidana korupsi di penjara dibandingkan dengan narapidana kasus kejahatan lainnya. Mereka mempertanyakan apakah penjara unik ini bakal betul-betul memberikan keadilan bagi semua pelanggar norma alias justru menciptakan kesenjangan dalam sistem peradilan.

Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai aspek kemanusiaan dari rencana ini. Beberapa pihak beranggapan bahwa penempatan koruptor di pulau terpencil bisa dianggap sebagai corak balasan nan tidak manusiawi. Dalam konteks ini, perlu ada pertimbangan nan matang agar langkah ini tidak melanggar kewenangan asasi manusia.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com