Pimpinan Dpr Desak Pemerintah Minta Malaysia Tanggung Jawab Penembakan Pekerja Migran

detikai.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam penembakan terhadap 5 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nan dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga 1 orang tewas. Dia meminta Pemerintah melalui lembaga mengenai memberikan perlindungan bagi korban nan saat ini tetap menjalani perawatan di akomodasi kesehatan di Malaysia.

“Dukacita mendalam bagi PMI nan menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan nan dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut,” kata Cucun pada wartawan, Selasa (28/1/2024).

Cucun menilai penggunaan senjata api oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia  (APMM) tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.

“Semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh abdi negara kepada penduduk sipil sangat berlebihan,” ungkapnya.

Untuk itu, Cucun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur nan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas kejadian tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan alias excessive use of force dalam kasus ini.

“Indonesia kudu meminta pertanggungjawaban dari Malaysia mengenai dengan masalah penembakan nan menghilangkan nyawa penduduk kita,” sebut Cucun.

Sebanyak lima pekerja migran Indonesia menjadi korban penembakan oleh Otoritas Maritim Malaysia alias Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kementerian Luar Negeri berbareng KBRI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) serta atase kepolisian pun diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia mengenai penanganan bagi para korban. Saat ini Pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia agar bisa mendampingi penanganan jenazah maupun PMI nan dirawat di rumah sakit.

Apalagi PMI nan terluka tetap dalam pengawasan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Cucun berambisi para PMI ini segera mendapat support dari Pemerintah Indonesia.

“Baik untuk mengawasi PMI nan terluka, maupun pendampingan mengenai persoalan norma bagi mereka. PMI kita kudu mendapat perlindungan dari negara,” ucapnya.

“Pemerintah juga kudu memastikan akuntabilitas proses norma oleh otoritas Malaysia,” tambah Cucun.

Lebih lanjut, ketua DPR koordinator bagian kesejahteraan rakyat (kesra) nan salah satu lingkup kerjanya membidangi urusan ketenagakerjaan itu menyoroti soal tetap banyaknya PMI unprocedural. Menurut Cucun, tetap banyakya PMI jalur non-formal menyebabkan dampak-dampak turunan kepada pekerja Indonesia.

"Kita berambisi Kementerian PPMI bisa segera menyelesaikan PR-PR mengenai PMI, termasuk pekerja nan berangkat ke luar negeri tanpa jalur resmi seperti ini,” jelasnya.

Cucun menilai dibentuknya kementerian unik mengenai PMI menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi para pekerja migran Indonesia nan jumlahnya sangat besar. 

Selain rumor kekerasan PMI, masalah besar nan saat ini banyak menimpa pekerja migran adalah penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara nan dipaksa bekerja sebagai admin gambling online.

"Harus ada terobosan untuk menyelamatkan penduduk kita agar tidak semakin banyak nan tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, nan kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, apalagi hingga kekerasan,” tutup Cucun.

Diketahui, Warga Negara Indonesia (WNI) nan merupakan pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat (24/1). Insiden penembakan PMI itu dilakukan oleh otoritas Maritim Malaysia, ialah Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). 

Akibat penembakan, satu PMI meninggal bumi dan empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu orang kritis. Mereka nan terluka dikabarkan merupakan penduduk Aceh, sementara korban meninggal bumi berasal dari Riau.

Menurut informasi, penembakan terjadi saat para PMI unprocedural nan berjumlah 26 orang hendak keluar dari Malaysia secara terlarangan menggunakan boat. Di tengah perjalanan, boat nan mereka tumpangi dikejar kapal patroli APMM. Petugas APMM disebut melepaskan tembakan membabi buta ke arah boat dari jarak 20 meter hingga 25 meter.