Petinggi Gerindra Sebut Dukungan Pdip Ke Prabowo Tidak Ditukar Dengan Amnesti Hasto

detikai.com, Jakarta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Instruksi itu disampaikan saat Kongres PDIP di Bali Kamis (31/7/2025). Keesokan harinya, Jumat (1/8/2025), Presiden Prabowo mengeluarkan Keppres amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Spekulasi mengenai drama politik pun muncul di kembali pemberian amnesti untuk Hasto. Baik PDIP dan Gerindra kompak menepis adanya deal politik di kembali dua peristiwa tersebut. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco kembali menegaskan, amnesti untuk Hasto tidak mengenai pemberian support dari PDIP pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“ Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum aktivitas di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program nan baik tentunya Akan didukung oleh PDIP Dan kemudian PDIP juga bakal memberikan saran dan masukan untuk perihal nan mungkin belum pas,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akhirnya terjawab. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut.

Wakil Ketua DPR menuturkan, support dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo sudah dilakukan sejak lama. Bahkan sebelum kongres PDIP ke VI kemarin.

“Karena memang jauh dari sebelum aktivitas di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program nan baik tentunya Akan didukung oleh PDIP Dan kemudian PDIP juga bakal memberikan saran dan masukan untuk perihal nan mungkin belum pas,” kata dia. 

Partai Gerindra menyambut baik support nan diberikan PDIP pada pemerintah. Menurutnya, support itu positif lantaran bukan berfaedah meniadakan kritik untuk pemerintah. Dengan kata lain, sesuai sikap nan disampaikan Megawati, PDIP sebagai penyeimbang.

“Ada kritik membangun dan perihal itu nan diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Sehingga kemudian pemerintahan dapat melangkah dengan baik dan dapat mencapai tujuannya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/7/2025). Deddy mengatakan Megawati mau agar kader mendukung segala program pemerintah nan prorakyat.

"Ibu (Megawati Soekarnoputri) menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah. Mendukung dalam artian semua upaya nan dilakukan pemerintah nan positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini agar bisa melalui beragam kondisi nan kurang baik saat ini," ujar Deddy.

Dalam pidatonya di penutupan Kongres ke VI PDIP, Megawati mengungkapkan, partai berlambang banteng moncong putih tidak bakal berposisi sebagai oposisi. Menurutnya, di Indonesia bukanlah menganut sistem parlementer melainkan presidensial nan tak mengenal oposisi.

Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan. PDIP bakal berkedudukan sebagai penyeimbang konstitusional nan kritis terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.

“Kita adalah partai ideologis, nan berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

"Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," sambung dia.