ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengemukakan pemungutan bunyi ulang Pilkada 2024 di sejumlah wilayah tetap diwarnai beragam persoalan, antara lain praktik politik duit dan lemahnya sosialisasi nan dilakukan penyelenggara pemilu.
"Menurut kami, itu adalah akibat dari pengawasan nan kurang ketat," kata Haykal dalam Dialog PHP: Pilkada Pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jakarta, Sabtu (3/5/2025) seperti dilansir Antara.
Ia mengatakan lemahnya pengawasan dari penyelenggara pemilu turut berkontribusi terhadap maraknya praktik politik duit pada PSU.
Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat pada PSU juga menjadi sorotan, nan menurut Haykal, disebabkan minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"KPU semestinya lebih aktif membujuk warga, apalagi lantaran sebagian PSU hanya dilakukan di TPS tertentu. Sosialisasi harusnya bisa lebih gencar, apalagi jika perlu dilakukan door to door," ujarnya.
Kurang Informasi
Ia menegaskan bahwa ketidakterlibatan penduduk pada PSU tidak semata lantaran apatisme, melainkan lantaran kurangnya info nan mereka terima.
Untuk itu, dia mendorong agar penyelenggara pemilu dapat lebih proaktif menjangkau pemilih di tingkat akar rumput.