ARTICLE AD BOX
Jakarta, detikai.com - Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri kabinet Merah Putih membicarakan publikasi patokan soal gambling online. Aturan tersebut bakal berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) nan disebutnya untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
"Selain itu, saya juga membahas untuk segera menerbitkan izin baru dalam corak Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberantasan gambling online, nan bakal menjadi konsentrasi pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat," tulis Prabowo dalam akun Instagramnya.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan tetap ada celah gambling online meskipun platform besar telah melakukan takedown dalam skala besar. Aturan itu, dia mengatakan dibutuhkan lantaran masalah gambling online termasuk dalam masalah lintas bidang.
"Namun tadi sebagaimana teman-teman sampaikan, tetap ada celah-celah untuk muncul nan kemudian kita rasa ini juga perlu PP lantaran ini lintas bidang. Jadi sistem pembayaran, aturan-aturan diperbankan, patokan di OJK, itu juga perlu inline dengan ini," kata Meutya, dalam aktivitas Hari Keamanan Berinternet 2025, Selasa (18/2/2025).
Sekarang, patokan mengenai gambling online tetap ada di Kementerian Komdigi. Meutya mengatakan belum ada patokan nan sama untuk mendukungnya.
Dia belum mengatakan kapan patokan tersebut bakal diluncurkan. Namun diharapkan bisa digodok dalam beberapa waktu ke depan.
"Arahannya baru kemarin. Jadi ya mudah-mudahan bisa digodok dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ini pengarahan dari Presiden baru turun kemarin," jelasnya.
"Pada prinsipnya beliau tetap sangat concern. Jadi tidak pernah putus semangat beliau untuk memerangi gambling online. Dan kemudian beliau melihat, mengevaluasi apa sih sekarang nan kurang setelah beragam tindakan secara teknologi dilakukan, apalagi nan belum dilakukan," Meutya menambahkan.
Dalam pemaparannya, Meutya menjelaskan pihaknya terus melakukan blokir konten. Termasuk gambling online nan terjaring 993.144 konten dan 187.865 konten pornografi sejak 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025.
"Angka ini mungkin terlihat besar, memang besar, namun demikian men-take down saja tidak cukup kudu ada patokan lainnya dan kudu ada tindakan-tindakan lainnya dan kudu didukung oleh beragam perusahaan teknologi termasuk Google nan hari ini membikin giat dan menyatakan komitmen di instansi KemkomDigi itu kita apresiasi sekali, lantaran memang sekali lagi men-take down saja tidak bakal cukup untuk menyelesaikan persoalan gambling online," jelasnya.
(fab/fab)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Internet Lambat, Ironi di Balik Masifnya Digitalisasi di RI
Next Article Ini Harapan Telkomsl untuk Menkomdigi Meutya Hafid