Penyaluran Beras Murah Masih Seret, Ini Penyebabnya

Sedang Trending 1 hari yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Penyaluran beras murah melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap minim. Realisasinya baru mencapai 16.741 ton, dari total sasaran tahun ini 1,3 juta ton.

Salah satu penyebabnya adalah kesulitan penggunaan aplikasi berjulukan Klik SPHP oleh pedagang, sehingga memerlukan sosialisasi.

"Betul (masih jauh dari target). Memang satu lantaran semua ini menggunakan aplikasi (Klik SPHP), namanya ini minta maaf kan perlu sosialisasi, teman-teman pengecer-pengecer di pasar kan sudah sepuh-sepuh, handphone nan digunakan tetap jadul, sehingga nggak ada handphone android dan sebagainya," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, pihaknya menyatakan terus membantu pedagang untuk mendapatkan beras SPHP. Kemudian, lantaran hambatan penerapan aplikasi pada pedagang, untuk mempercepat penyaluran, penyimpanan Bulog di wilayah melakukan penjualan beras SPHP.

"Namanya kita jualan terbatas ini kan, sampai kita nih jualnya gudang-gudang Bulog nan ada di wilayah itu juga jualan, operasi pasar, bawa truk sampai ke pasar-pasar," terangnya.

Sebagai informasi, beras SPHP merupakan salah satu program pemerintah untuk melakukan intervensi nilai beras saat tinggi. Beras tersebut dijual dalam bungkusan 5 kg, dengan nilai sesuai nilai satuan tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg alias Rp 62.500/5 kg.

Sebelumnya dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengungkap penyaluran SPHP baru mencapai 1% dari total sasaran 1,3 juta ton tahun ini. Dalam datanya realisasinya baru 16.7412.

"Saluran kita gunakan itu pengecer di pasar rakyat. Jumlah nan sudah menyalurkan beras SPHP 3.223 pengecer dengan kuantum 9.632, outlet bimbingan Pemda 722 oulet, kemudian lembaga pemerintah melalui GPM, TNI Polri dan lembaga lain ada 326 titik," jelasnya, dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri.

(kil/kil)

Selengkapnya