Penuh Misteri! Ikea Palsu Muncul Di Korea Utara

Jakarta -

Sebuah toko tiruan IKEA muncul di pusat perbelanjaan mewah di Pyongyang, Korea Utara. Padahal, IKEA sudah menyatakan tidak membuka toko resmi di negara yang dipimpin Kim Jong Un tersebut.

Dikutip dari Mirror, Rabu (15/1/2025), IKEA tiruan itu dibuka di mal bernama Ryugyong Plaza. Toko itu dilengkapi dengan bermacam koleksi furnitur, mulai dari meja, kursi, hingga rak. Bahkan ada logo IKEA berwarna biru dan kuning di pintu masuk toko. Tidak diketahui apakah produk yang dijual adalah barang asli dari raksasa ritel Swedia tersebut.

Sementara itu, Ikea mengatakan kepada surat kabar Swedia Expressen tidak membuka cabang di Korea Utara. IKEA menyatakan akan mengambil sikap terhadap toko palsu yang sudah dibuka tersebut.

"Tidak ada IKEA resmi di Korea Utara dan pelanggaran hak kekayaan intelektual terus dipantau dengan tindakan yang tepat diambil," jelas IKEA kepada Swedia Expressen yang kemudian dikutip oleh Mirror.

Informasi tentang toko palsu IKEA ini berawal dari unggahan konten kreator di Korea Utara. Dalam video yang dibagikan, dijelaskan juga Ryumgyong plaza tampak kosong meski malnya terlihat sangat mewah. Pemerintah Korea Utara memang disebut membatasi sejumlah barang yang mudah ditemui di negara lain.

Sedangkan IKEA tercatat memiliki 480 toko di 63 negara berbeda, namun tidak di Korea Utara. Ada teori yang mengatakan produk-produk untuk toko-toko tersebut telah diselundupkan dari China, mitra dagang terbesar Korea Utara dan negara yang dikenal karena memproduksi barang tiruan dengan kualitas bagus.

Ada juga dugaan toko-toko tersebut sebenarnya tidak beroperasi, melainkan dibangun semata-mata untuk kampanye propaganda Korea Utara. Niklas Swanström, seorang ilmuwan politik Swedia menilai video tersebut adalah contoh klasik propaganda yang dilakukan pemerintah Korea Utara.

"Tidak ada yang terjadi di Korea Utara tanpa keterlibatan negara. Karena ini dipublikasikan di TikTok, itu berarti bahwa warga Korea Utara yang memiliki akses ke TikTok, dan bisa merilis video, harus melakukannya dengan persetujuan negara," nilainya.

(fdl/fdl)